Berita

Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman (kanan). (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Kinerja Bahlil dapat Skor Terendah dalam Satu Tahun Prabowo-Gibran

SABTU, 18 OKTOBER 2025 | 00:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pada satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat skor terendah. 

Sedangkan, untuk skor paling tinggi yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Begitu hasil riset independen lembaga survei IndoStrategi yang merilis laporan evaluasi kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih, di Bilangan Jakarta Selatan, pada Jumat 17 Oktober 2025. 


“Berdasarkan hasil penelitian kami, yang tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan skor 3,35,” ujar Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman.

Ali menjelaskan, meskipun mendapatkan skor terendah, terdapat faktor positif yang mempengaruhi penilaian Kementerian ESDM. Antara lain, program hilirisasi mineral dan pertambangan, hingga penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai mengurangi pertambangan ilegal.

Sedangkan faktor negatif terhadap Bahlil, diantaranya karena isu lingkungan yang merusak ekosistem, ketergantungan pada batu bara masih tinggi.

“Hingga aspek kinerja komunikasi publik Menteri ESDM yang masih dinilai retoris dan tidak diimbangi eksekusi konkret di lapangan,” jelas kandidat Doktor dari Unpad ini.

Selain Kementerian yang dipimpin Abdul Mu’ti, ada juga kementerian yang mendapat skor tertinggi yakni Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), dan Kementerian Pertanian (3,21).

Sedangkan kementerian lainnya yang juga masuk kategori skor terendah yakni Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2,81), Kementerian Hak Asasi Manusia (2,79), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (2,77).

Riset kualitatif IndoStrategi dilakukan pada awal September hingga 13 Oktober 2025 menggunakan metode purposive sampling. 

Total terdapat 424 responden dari 34 provinsi yang dipilih berdasarkan kriteria pendidikan minimal strata satu (S1), strata dua (S2), strata tiga (S3), memiliki pekerjaan tetap seperti guru, dosen, aktivis, karyawan, hingga pengusaha.

Selain wawancara langsung, riset ini juga melibatkan analisis terhadap sumber berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta pandangan para pengamat dan akademisi.


Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya