Pemerintah Bidik 5.700 Desa Teraliri Listrik pada 2030

Pemerintah menargetkan jaringan listrik menjangkau 5.700 desa pada tahun 2030.

Target itu pun dinilai sejalan dengan agenda pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat kemandirian dan swasembada energi nasional di tahun awal kepemimpinannya, terlebih masih banyak wilayah yang belum teraliri listrik termasuk di wilayah Kalimantan Timur yang dikenal sebagai “lumbung energi nasional.”

“Kalimantan Timur ini tempat lumbung energi tapi masih ada daerah yang belum mendapat listrik. Persoalannya karena wilayahnya sulit dijangkau, sehingga perlu ada sumber energi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar peneliti energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT Migas) Balikpapan, Andi Jumardi dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta pada Jumat, 17 Oktober 2025.

Lanjut Andi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 tercatat ada 84.276 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 75.753 desa dan 8.486 kelurahan di Indonesia, dan dari jumlah tersebut, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyebut ada 5.700 atau sekitar 6,76 persen dari total desa dan kelurahan di Tanah Air yang belum teraliri listrik.

"Selama ini hilirisasi baru sampai sektor downstream, belum menyentuh end user. Target pemerintah sekarang adalah sampai di titik pengguna energi, supaya masyarakat benar-benar merasakan hasilnya,” jelasnya.

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Saipul mengatakan target elektrifikasi desa bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga wujud keseriusan pemerintah dalam mencapai ketahanan energi. 

“Kalau kita bicara swasembada energi, itu sejajar dengan istilah ketahanan energi. Pemerintah sekarang sudah menjadikannya prioritas nasional, tinggal bagaimana kita mengukur dan mewujudkannya di lapangan,” kata Saipul.

Untuk itu, Indonesia perlu mengacu pada empat indikator utama ketahanan energi yaitu availability (ketersediaan), accessibility (aksesibilitas), affordability (keterjangkauan), dan acceptability (penerimaan).

“Ini cita-cita yang bagus, tapi harus konkret di lapangan. PLN harus berani berinvestasi karena mereka punya tanggung jawab sebagai public service. Jangan menunggu swasta masuk dulu baru bergerak,” kata Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo.