Berita

Ilustrasi Garuda Indonesia. (Foto: Istimewa)

Politik

WNA Jadi Bos BUMN Buka Ruang Kompetensi Kelas Dunia

JUMAT, 17 OKTOBER 2025 | 20:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memungkinkan profesional asing untuk menduduki posisi puncak di perusahaan negara menuai beragam tanggapan. 

Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti langkah Garuda Indonesia mengangkat dua WNA sebagai anggota dewan direksi. Menurutnya, hal tersebut lazim dilakukan untuk membuka ruang kompetensi dan profesionalitas menuju BUMN berkelas dunia. 

"Menurut hemat saya, di era yang sudah terbuka dan tak ada sekat lagi ini, sikap kita untuk open mind dan thinking out of the box harus dibiasakan," kata Asep dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Oktober 2025.


Menurut Asep, pengangkatan WNA yang sudah profesional, akan membuka ruang kompetensi di tubuh perusahaan-perusahaan pelat merah. Hal tersebut juga sebagaimana WNI yang dapat berkarir dan menjadi profesional di luar negeri, menjadi bagian dari warga dunia.

"Masa kita harus menolak warga asing jadi profesional di BUMN? Jika kita ingin menjadikan BUMN ini sebagai perusahaan berkelas dunia, salah satu yang bisa dilakukan adalah belajar dari profesional kelas dunia untuk menjadi direksinya juga kan?" kata Asep.

Asep menggarisbawahi terkait kualifikasi WNA yang ditunjuk sebagai direksi harus terbukti memiliki kompetensi dan profesionalitas mumpuni, serta rekam jejak prestasinya pun harus terang benderang. Prinsip meritokrasi harus dijadikan patokan yang prinsipil. 

"Jadi, secara pribadi saya memahami itikad baik Presiden Prabowo dan Danantara pasti pada sisi ini penempatan direksi yang WNA ini dilakukan," tandasnya.

Selain itu, kata Asep, jika pengangkatan direksi asing di BUMN dilakukan karena pertimbangan merit-system, maka proses transfer keahlian dan kapasitas dengan sendirinya tentu harus dilakukan. 

"Membangun tradisi atau budaya perusahaan yang comply dengan perkembangan industri kedirgantaraan di dunia harus menjadi PR besar yang bisa diselesaikan," tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya