Berita

Ilustrasi Garuda Indonesia. (Foto: Istimewa)

Politik

WNA Jadi Bos BUMN Buka Ruang Kompetensi Kelas Dunia

JUMAT, 17 OKTOBER 2025 | 20:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memungkinkan profesional asing untuk menduduki posisi puncak di perusahaan negara menuai beragam tanggapan. 

Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti langkah Garuda Indonesia mengangkat dua WNA sebagai anggota dewan direksi. Menurutnya, hal tersebut lazim dilakukan untuk membuka ruang kompetensi dan profesionalitas menuju BUMN berkelas dunia. 

"Menurut hemat saya, di era yang sudah terbuka dan tak ada sekat lagi ini, sikap kita untuk open mind dan thinking out of the box harus dibiasakan," kata Asep dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Oktober 2025.


Menurut Asep, pengangkatan WNA yang sudah profesional, akan membuka ruang kompetensi di tubuh perusahaan-perusahaan pelat merah. Hal tersebut juga sebagaimana WNI yang dapat berkarir dan menjadi profesional di luar negeri, menjadi bagian dari warga dunia.

"Masa kita harus menolak warga asing jadi profesional di BUMN? Jika kita ingin menjadikan BUMN ini sebagai perusahaan berkelas dunia, salah satu yang bisa dilakukan adalah belajar dari profesional kelas dunia untuk menjadi direksinya juga kan?" kata Asep.

Asep menggarisbawahi terkait kualifikasi WNA yang ditunjuk sebagai direksi harus terbukti memiliki kompetensi dan profesionalitas mumpuni, serta rekam jejak prestasinya pun harus terang benderang. Prinsip meritokrasi harus dijadikan patokan yang prinsipil. 

"Jadi, secara pribadi saya memahami itikad baik Presiden Prabowo dan Danantara pasti pada sisi ini penempatan direksi yang WNA ini dilakukan," tandasnya.

Selain itu, kata Asep, jika pengangkatan direksi asing di BUMN dilakukan karena pertimbangan merit-system, maka proses transfer keahlian dan kapasitas dengan sendirinya tentu harus dilakukan. 

"Membangun tradisi atau budaya perusahaan yang comply dengan perkembangan industri kedirgantaraan di dunia harus menjadi PR besar yang bisa diselesaikan," tandasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya