Berita

Ilustrasi Garuda Indonesia. (Foto: Istimewa)

Politik

WNA Jadi Bos BUMN Buka Ruang Kompetensi Kelas Dunia

JUMAT, 17 OKTOBER 2025 | 20:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memungkinkan profesional asing untuk menduduki posisi puncak di perusahaan negara menuai beragam tanggapan. 

Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti langkah Garuda Indonesia mengangkat dua WNA sebagai anggota dewan direksi. Menurutnya, hal tersebut lazim dilakukan untuk membuka ruang kompetensi dan profesionalitas menuju BUMN berkelas dunia. 

"Menurut hemat saya, di era yang sudah terbuka dan tak ada sekat lagi ini, sikap kita untuk open mind dan thinking out of the box harus dibiasakan," kata Asep dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Oktober 2025.


Menurut Asep, pengangkatan WNA yang sudah profesional, akan membuka ruang kompetensi di tubuh perusahaan-perusahaan pelat merah. Hal tersebut juga sebagaimana WNI yang dapat berkarir dan menjadi profesional di luar negeri, menjadi bagian dari warga dunia.

"Masa kita harus menolak warga asing jadi profesional di BUMN? Jika kita ingin menjadikan BUMN ini sebagai perusahaan berkelas dunia, salah satu yang bisa dilakukan adalah belajar dari profesional kelas dunia untuk menjadi direksinya juga kan?" kata Asep.

Asep menggarisbawahi terkait kualifikasi WNA yang ditunjuk sebagai direksi harus terbukti memiliki kompetensi dan profesionalitas mumpuni, serta rekam jejak prestasinya pun harus terang benderang. Prinsip meritokrasi harus dijadikan patokan yang prinsipil. 

"Jadi, secara pribadi saya memahami itikad baik Presiden Prabowo dan Danantara pasti pada sisi ini penempatan direksi yang WNA ini dilakukan," tandasnya.

Selain itu, kata Asep, jika pengangkatan direksi asing di BUMN dilakukan karena pertimbangan merit-system, maka proses transfer keahlian dan kapasitas dengan sendirinya tentu harus dilakukan. 

"Membangun tradisi atau budaya perusahaan yang comply dengan perkembangan industri kedirgantaraan di dunia harus menjadi PR besar yang bisa diselesaikan," tandasnya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya