Berita

Ilustrasi Garuda Indonesia. (Foto: Istimewa)

Politik

WNA Jadi Bos BUMN Buka Ruang Kompetensi Kelas Dunia

JUMAT, 17 OKTOBER 2025 | 20:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memungkinkan profesional asing untuk menduduki posisi puncak di perusahaan negara menuai beragam tanggapan. 

Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti langkah Garuda Indonesia mengangkat dua WNA sebagai anggota dewan direksi. Menurutnya, hal tersebut lazim dilakukan untuk membuka ruang kompetensi dan profesionalitas menuju BUMN berkelas dunia. 

"Menurut hemat saya, di era yang sudah terbuka dan tak ada sekat lagi ini, sikap kita untuk open mind dan thinking out of the box harus dibiasakan," kata Asep dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Oktober 2025.


Menurut Asep, pengangkatan WNA yang sudah profesional, akan membuka ruang kompetensi di tubuh perusahaan-perusahaan pelat merah. Hal tersebut juga sebagaimana WNI yang dapat berkarir dan menjadi profesional di luar negeri, menjadi bagian dari warga dunia.

"Masa kita harus menolak warga asing jadi profesional di BUMN? Jika kita ingin menjadikan BUMN ini sebagai perusahaan berkelas dunia, salah satu yang bisa dilakukan adalah belajar dari profesional kelas dunia untuk menjadi direksinya juga kan?" kata Asep.

Asep menggarisbawahi terkait kualifikasi WNA yang ditunjuk sebagai direksi harus terbukti memiliki kompetensi dan profesionalitas mumpuni, serta rekam jejak prestasinya pun harus terang benderang. Prinsip meritokrasi harus dijadikan patokan yang prinsipil. 

"Jadi, secara pribadi saya memahami itikad baik Presiden Prabowo dan Danantara pasti pada sisi ini penempatan direksi yang WNA ini dilakukan," tandasnya.

Selain itu, kata Asep, jika pengangkatan direksi asing di BUMN dilakukan karena pertimbangan merit-system, maka proses transfer keahlian dan kapasitas dengan sendirinya tentu harus dilakukan. 

"Membangun tradisi atau budaya perusahaan yang comply dengan perkembangan industri kedirgantaraan di dunia harus menjadi PR besar yang bisa diselesaikan," tandasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya