Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Instagram)

Publika

Tahun Pertama Prabowo dan Kebangkitan Kedaulatan

JUMAT, 17 OKTOBER 2025 | 19:17 WIB

NEGARA kita ini memang suka menahan napas. Terlalu sering. Lama-lama ya pingsan juga.

Tapi, kalau Presiden Prabowo Subianto yang baru menjabat setahun ini memimpin, ada yang berubah total. Bukan hanya ganti baju di Istana, bukan sekadar ganti jargon. Inilah soal Grammar Kekuasaan. Cara negara kita bicara tentang dirinya sendiri. Itu yang tampak berubah.

Dulu, negara kita itu kayak gadis piatu. Gagap gugup kalau ketemu tuan-tuan besar pemilik modal. Selalu main negosiasi. Keadilan ditukar stabilitas. Kepatuhan ditukar konsesi. Namanya bukan mengelola negara, itu namanya berdagang.


Sekarang?

Tata bahasanya sudah diinstal ulang. Negara tidak lagi berbisik. Negara sekarang bertindak.
 
Bukan Angka, Itu Cuma Gejala
 
Kita ini selalu bangga kalau dengar aset triliunan disita. Wah, hebat! Padahal, angka-angka itu cuma gejala. Kayak demam tinggi. Bukan diagnosis penyakitnya.

Penyakitnya apa? Struktur kekuasaan yang bisa diatur, yang bisa dibeli! itu dia.
Puluhan tahun ini, oligarki besar kepala karena negara kita hilang suara. Kehilangan kata “TIDAK.”
Selama bertahun-tahun, kalimat seperti itu adalah tata bahasa kekuasaan kita. Kalimat yang membuat kejahatan terdengar seperti kebiasaan, dan keserakahan terdengar profesional.??Logika itu sekarang dibalik. Prabowo dan pemerintahnya seperti bilang: Kedaulatan ini bukan lagi menu di meja makan malam Anda.

Efeknya langsung terasa di mana-mana. Di pelabuhan, di ladang sawit, di ruang sidang pidana. Pemain besar yang selama ini tidur nyenyak di balik backingan partai, media, atau jubah hukum, tiba-tiba jet lag. Mereka bingung mau menyogok siapa. Mau bicara dengan siapa.

Singkatnya: Negara ini tidak bisa ditelepon tengah malam lagi.
 
Sinergi Baru, Bukan Sekadar Rapat
 
Saya hafal sekali. Istilah "sinergi antarlembaga" itu artinya: Rapat berkepanjangan, kadang hasil kerja nol koma. Kali ini beda. Kejaksaan, Polri, TNI, kementerian teknis mereka akhirnya bergerak seperti satu irama. Ini bukan sinergi administrasi yang cuma tanda tangan di kertas. Ini sinergi operasional.

Satu perintah di pusat, satu tindakan di lapangan. Beres. Kenapa bisa? Ego sektoral yang selama ini jadi tembok tebal, dipatahkan tanpa perlu gincu tebal untuk memberi bedak citra berlebihan. Semua tahu, ada Komando Sentral yang harus dipatuhi.

Kebijakan nasional jadi orkestra, bukan lagi group band yang rebutan mikrofon. Memang, ada kelemahan mendasarnya masih sama: Berbasis Figur.

Kalau figurnya hilang, daya dorongnya bisa lenyap. PR besarnya adalah: bagaimana mengubah kekuatan figur ini menjadi Sistem Tahan Banting yang tetap jalan walau komandan berganti.
 
Perang Ekonomi Bukan Cuma Penegakan Hukum
 
Prabowo tampaknya mengerti. Predator ekonomi itu bukan maling motor. Mereka itu Perusahaan Kejahatan yang punya modal dan punya waktu dan segalanya. Melawan perusahaan, jangan pakai pidato hukum saja. Harus pakai Strategi Perang Ekonomi!

Ada tiga serangan yang dilakukan:
  1. Amputasi Finansial: Korporasi hitam itu jangan cuma dipenjara orangnya. Pisahkan mereka dari uangnya! Miskinkan sejak awal penyidikan.
  2. Percepatan Hukum: Waktu adalah senjata predator itu. Negara jangan kasih mereka waktu untuk lobi-lobi atau suap-suap. Tangkap!
  3. Transparansi Izin: Buka data perizinan ke publik. Biar ekosistem gelap tidak punya tempat sembunyi.
Ini bukan populisme, ini geopolitik ekonomi. Negara sedang merebut kembali apa yang memang miliknya. Dulu, kita sibuk nangkap tikus satu per satu. sulit dan berbelit. Rezim sekarang memilih cara lain: Bakar habis LUMBUNG-nya. Tutup akses AIR-nya. Biar tikus-tikus itu keluar sendiri.

Ini keras, tapi ini juga mencerminkan kebutuhan zaman. Negara kita ternyata sedang bereaksi terhadap tekanan global, korupsi, dan kehilangan kendali atas sumber daya.

Dalam setahun ini, ada pergeseran paradigma. Dari Hukum Reaktif menjadi Strategi Ofensif. Dari menghukum Individu menjadi memenangkan Sistem.

Prabowo sedang menulis ulang grammar kekuasaan Indonesia. Kata yang diucapkan sekarang sudah lain. Pesannya menusuk: Kebocoran harta negara ini tidak bisa lagi dinegosiasikan. No Mercy! Kibas dan libas para perampok negeri!

Efatha Filomeno Borromeu Duarte
Akademisi Universitas Udayana

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya