Akademisi Tunggu Realisasi Pemerintah yang Bakal Tambah Saham Freeport Jadi 12 Persen

Langkah pemerintah yang akan menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12 persen serta memperpanjang izin usaha pertambangan (IUP) hingga 2041 bisa berdampak pada kemandirian energi dan sumber daya nasional.  

Pandangan itu disampaikan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Prof. Wardana dalam forum diskusi bertajuk “Menakar Satu Tahun Kemandirian Energi: Janji dan Realisasi Pemerintahan Prabowo–Gibran” yang digelar oleh Forum Wartawan Bisnis (FWB) di Malang, Jawa Timur, Kamis, 16 Oktober 2025.

“Satu, tambang Freeport itu hasil utamanya adalah tembaga dan emas. Nah, dua-duanya itu sekarang sangat penting di dunia. Tembaga, misalnya, sangat dibutuhkan untuk kendaraan listrik. Semua mobil listrik itu komponennya menggunakan tembaga, terutama di bagian baterai dan sistem kelistrikan,” ujar Wardana 

Bila kebijakan itu terjadi dan membuat porsi saham yang semakin besar, keuntungan yang diterima Indonesia dari aktivitas pertambangan juga meningkat. “Jadi dengan porsi saham kita yang lebih besar, otomatis sharing profit-nya juga lebih besar. Kita akan mendapatkan bagian ekspor yang lebih tinggi, baik dari tembaga maupun emas,” kata Wardana.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto juga menilai penambahan saham Freeport dan perpanjangan IUP merupakan langkah maju yang bisa menunjukkan kemampuan finansial dan politik Indonesia dalam mengelola aset strategisnya sendiri. 

"Langkah itu sebenarnya berkaitan dengan kemampuan finansial nasional kita. Karena faktanya, kita belum bisa sepenuhnya mengandalkan pendanaan dalam negeri. Tapi PR-nya adalah bagaimana agar ketergantungan terhadap dana asing itu tidak berlarut-larut,” kata Sri Wahyudi.

Di sisi lain, dari perspektif tata kelola, Dosen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin menilai kebijakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia bisa memperkuat kepemilikan nasional di sektor pertambangan dan sejalan dengan Asta Cita yang digagas pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.