Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Purbaya Minta Danantara Cicil Utang Whoosh Rp2 Triliun ke China

KAMIS, 16 OKTOBER 2025 | 12:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta CEO Danantara, Rosan Roeslani untuk mencicil pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sebesar Rp2 triliun setiap tahun hingga seluruh kewajiban dilunasi. Permintaan itu disampaikan Purbaya setelah menghadiri rapat perdananya sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) Danantara. 

Ia memperkirakan, bunga utang yang harus dibayar Danantara kepada China Development Bank (CDB) mencapai Rp2 triliun per tahun, sementara potensi pendapatan operasional Whoosh hanya sekitar Rp1,5 triliun per tahun. Menurutnya, Danantara memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menanggung pembayaran tersebut. Terutama dari dividen yang diterima dari berbagai BUMN, dan keuntungan Whoosh.

"Sudah saya sampaikan. Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp90 triliun-Rp80 triliun, Rp90 triliun lah. Itu cukup untuk menutupi Rp2 triliun bayaran tahunan untuk kereta cepat," ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Oktober 2025.


Ia menjelaskan, pemerintah juga akan meninjau kembali isi perjanjian antara Indonesia dan CDB untuk memastikan siapa yang berkewajiban membayar utang tersebut. 

“Yang jelas, kita lihat dulu waktu perjanjian (China Development Bank) dengan Indonesia, apakah harus (dibayar) pemerintah atau struktur pembayaran yang jelas? Kan Danantara juga pemerintah, dari BUMN-BUMN jadi satu,” tambahnya.

Rosan disebut masih akan mengkaji ulang mekanisme pembayaran utang tersebut sebelum disampaikan kembali ke Kementerian Keuangan. 

“Yang (utang) Whoosh mereka (Rosan) bilang akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa (skema pembayaran utang Whoosh). Kalau saya bilang, saya sudah putus (tidak pakai APBN). Nanti kita tunggu deh seperti apa studinya,” tutur Purbaya.

“Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian Indonesia dengan China enggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih, selama struktur pembayarannya clear, mereka (CDB) gak ada masalah,” imbuhnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya