Berita

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyaksikan penandatangan kesepakatan bersama penataan pesantren antara Menteri Agama, Menteri PU, dan Menteri Dalam Negeri di Kantor Kemenko PM. (Foto: Humas PKB)

Politik

Lintas Kementerian Tandatangani Kesepakatan Penataan Pesantren

SELASA, 14 OKTOBER 2025 | 14:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar memimpin penandatangan kesepakatan bersama penataan pesantren antara Menteri Agama, Menteri PU, dan Menteri Dalam Negeri di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.

“Penandatanganan kesepakatan bersama lintas kementerian ini sebagai bentuk kehadiran negara untuk pesantren sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto,” ujar sosok yang akrab disapa Cak Imin itu.

Dia menjelaskan peran Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag) dalam upaya memperbaiki dan rehabilitasi keamanan bangunan pesantren.


Menurutnya, Kementerian PU berperan memastikan keamanan bangunan, Kemenag berperan sebagai fasilitator pembinaan pesantren, dan Kemendagri berperan memastikan pemerintah daerah melakukan audit kondisi bangunan pesantren.

"Audit menyeluruh dan mitigasi harus dilakukan. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, kita harus bahu-membahu mengambil langkah agar proses belajar-mengajar di pesantren bisa kondusif,” kata Menko PM. 

Muhaimin dalam kesempatan ini menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang layak dan aman. Agar tidak ada lagi kejadian seperti yang dialami Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo. 

Terlebih, pesantren telah berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian dan kemajuan bangsa Indonesia bahkan sebelum era kemerdekaan. Termasuk memberi akses pendidikan bagi jutaan anak dari keluarga miskin. 

“Ini adalah wake-up call untuk kita, kita harus terus menyiapkan diri agar anak didik mendapatkan ruang belajar yang aman. Kita di sini sama-sama berkomitmen mewujudkan lembaga pendidikan yang aman,” ujarnya.

Adapun kesepakatan bersama ini ditandatangani langsung Menag Nasaruddin Umar, Menteri PU Dody Hanggodo, dan Mendagri Tito Karnavian yang disaksikan langsung Menko Muhaimin.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya