Berita

Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025. (Foto: Sekretariat Presiden RI)

Bisnis

Lifting Migas Lampaui Target APBN, Bahlil Dinilai Selaras dengan Presiden

SELASA, 14 OKTOBER 2025 | 10:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Realisasi lifting migas nasional tercatat melampaui target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I 2025. Pencapaian itu dinilai sebagai kinerja positif Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik bertajuk “Satu Tahun Prabowo-Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Energi?” di Bumi Serpong Damai (BSD), Senin, 13 Oktober 2025. Menurutnya, kenaikan lifting dari sekitar 430 ribu menjadi hampir 600 ribu barel per hari, menunjukkan hasil positif sektor minyak dan gas bumi (migas).

"Langkah ini menunjukkan ada perbaikan tata kelola di lapangan, di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ujar Subhkan dalam keterangannya yang dikutip redaksi di Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.


Kenaikan rata-rata lifting migas yang mencapai 111,9 persen di masa setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, harus digenjot oleh Menteri ESDM dengan peningkatan produksi di wilayah lain. "Namun, untuk menjaga tren positif, pemerintah perlu membuka wilayah kerja baru dan menemukan cadangan minyak baru," sambungnya.

Inovasi teknologi dan efisiensi biaya juga menjadi faktor penting dalam peningkatan produksi. Terutama soal teknologi baru yang potensi membantu mengoptimalkan sumur yang sebelumnya dianggap tidak produktif.  "Tapi kalau kita mau jangka panjang, eksplorasi wilayah baru adalah kuncinya,” ujar Subhkan.

Di samping itu, Subhkan juga mendapati kebijakan positif yang dikeluarkan Bahlil cukup mendapat perhatian publik, yakni soal legalisasi sumur minyak rakyat. Dimana, pemerintah memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola sumur-sumur tua yang sudah tidak ekonomis bagi perusahaan besar. Menurutnya, itu adalah angkah tepat, Sumur tua hasilnya kecil, jadi lebih baik diserahkan ke masyarakat untuk  mendorong kemandirian energi di tingkat lokal. 

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul turut menilai positog capaian di sektor energi pada setahun pemerintahan Presiden Prabowo-Wakil Presiden Gibran. Menurutnya, pencapaian tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menata ulang tata kelola sumber daya alam nasional.

“Prabowo sedang melakukan reset besar-besaran terhadap tata kelola ekonomi, termasuk energi. Ia sedang menghitung ulang kekayaan negara dan memastikan tidak ada lagi kelompok rente yang bermain di tengah,” kata Adib.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya