Ribuan Warga Palestina Mulai Kembali ke Gaza

Puluhan ribu warga Palestina mulai bergerak kembali ke wilayah utara Jalur Gaza pada Jumat, 10 Oktober 2025, setelah gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat mulai berlaku. 

Kesepakatan ini menumbuhkan harapan besar akan berakhirnya perang dua tahun antara Israel dan Hamas. Dalam perjanjian itu, semua sandera yang tersisa dijadwalkan dibebaskan dalam beberapa hari mendatang.

Namun, hingga kini masih ada pertanyaan besar soal siapa yang akan memerintah Gaza setelah pasukan Israel ditarik mundur secara bertahap, dan apakah Hamas akan bersedia melucuti senjatanya seperti yang diminta Presiden AS Donald Trump dalam rencana gencatan senjata tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sebelumnya membatalkan gencatan senjata pada Maret lalu, memperingatkan bahwa Israel bisa saja melanjutkan serangan jika Hamas menolak menyerahkan senjatanya. Ia menegaskan, Gaza harus “didemiliterisasi” agar perdamaian bisa bertahan lama.

"Jika ini dicapai dengan cara mudah -- biarlah. Jika tidak, akan dicapai dengan cara yang sulit," kata Netanyahu pada Jumat, dikutip dari Associated Press, Sabtu 11 Oktober 2025.

Perang yang dimulai sejak serangan Hamas ke Israel pada 2023 itu telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan membuat sekitar 90 persen dari 2 juta penduduk Gaza mengungsi berkali-kali. Banyak dari mereka kini kembali hanya untuk menemukan reruntuhan di tempat rumah mereka dulu berdiri.

Militer Israel mengonfirmasi gencatan senjata mulai berlaku Jumat pagi. Sekitar 48 sandera yang tersisa -- 20 di antaranya diyakini masih hidup -- akan dibebaskan pada Senin mendatang. Sementara itu, tembakan yang sempat terdengar di beberapa wilayah Gaza mulai mereda setelah pengumuman tersebut.

PBB mengatakan telah mendapat izin dari Israel untuk mulai mengirimkan bantuan dalam jumlah besar ke Gaza mulai Minggu. Bantuan itu mencakup sekitar 170.000 ton pasokan yang telah disiapkan di Yordania dan Mesir. Sebelumnya, PBB hanya mampu menyalurkan sekitar 20 persen dari kebutuhan bantuan akibat pembatasan militer Israel.