Berita

Aktivitas enumpang MRT Jakarta. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Nusantara

MRT Jakarta Jamin Tarif Tak Naik Meski DBH Dipangkas

JUMAT, 10 OKTOBER 2025 | 23:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Tarif layanan PT MRT Jakarta (Perseroda) dipastikan tidak naik, meski Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipangkas pemerintah pusat hingga Rp15 triliun.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat menegaskan bahwa sejak awal pihaknya sudah menyiapkan strategi agar operasional MRT tidak bergantung pada subsidi dari Pemprov DKI Jakarta.

“Sejak kami beroperasi pada 2019, kami berpegang pada prinsip non-farebox revenue untuk menjaga keberlanjutan perusahaan dan mengurangi ketergantungan terhadap subsidi,” ujar Tuhiyat di Jakarta pada Kamis 9 Oktober 2025.


Menurutnya, pendapatan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti iklan, naming rights, penyewaan area di sekitar stasiun, hingga penyediaan lapak bagi pelaku usaha. Skema ini, kata dia, terbukti membantu menjaga arus kas perusahaan tetap sehat.

“Ada DBH atau tidak ada DBH, sejak awal kami memang mengandalkan non-farebox revenue. Pendapatan dari tiket tetap ada, dan kalau jumlah penumpang meningkat, itu ditopang dengan subsidi atau PSO (Public Service Obligation) dari pemerintah,” kata Tuhiyat.

Tuhiyat memaparkan, tanpa kontribusi dari pendapatan non-farebox, MRT Jakarta akan sulit menutupi biaya operasional. Ia mengungkapkan, tarif keekonomian untuk relasi Lebak Bulus-Bundaran HI sebenarnya mencapai Rp32.000 per penumpang. Namun, berkat subsidi dari pemerintah, tarif yang diberlakukan hanya Rp14.000.

“Sebetulnya nilai ekonomi kita di Rp32.000. Jadi Rp18.000 disubsidi pemerintah lewat PSO. Nah, agar perusahaan tetap sustain, sisanya kami topang lewat non-farebox revenue tadi,” pungkas Tuhiyat.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya