Tak Mau Tanggung Utang, Purbaya Tegaskan KCIC Bukan Tanggung Jawab Kemenkeu

Kementerian Keuangan menegaskan tidak akan ikut campur dalam persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan urusan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pihak yang membawahi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Purbaya menyampaikan hal itu saat menanggapi usulan Danantara yang meminta agar sebagian utang proyek KCIC ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi terkait restrukturisasi utang proyek tersebut.

“Utang KCIC dibiayai APBN saya belum dihubungi untuk masalah itu. Tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan ya, seharusnya mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi,” kata Purbaya dalam pernyataan via Zoom Meeting, pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Ia menambahkan, ke depan pemerintah akan menegaskan pemisahan peran antara entitas bisnis dan pemerintah agar risiko finansial tidak kembali ditanggung negara. “Jangan kalau untung swasta, kalau rugi pemerintah. Itu yang mau kita ubah,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, memastikan tidak ada utang pemerintah dalam proyek KCIC. “Proyek ini business to business, tidak ada pinjaman pemerintah,” tegasnya di Bogor, Jawa Barat.

Proyek KCJB digarap oleh KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan perkeretaapian Tiongkok. Skema pembiayaannya murni berbasis bisnis dengan kepemilikan 60 persen oleh Indonesia dan 40 persen oleh Tiongkok.

“Kesimpulannya, semua pembiayaan berasal dari badan usaha, baik equity maupun pinjaman, bukan dari pemerintah,” tandas Suminto.