Purbaya Janji Kembalikan APBD Jakarta jadi Rp95 Triliun jika Ekonomi Membaik

Pemerintah akan mengevaluasi kembali dana transfer ke Provinsi DKI Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hal itu setelah pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025. 

Ini adalah sinyal positif bagi Pemprov DKI Jakarta. Sebab, Purbaya berjanji akan mengembalikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jakarta yang terpotong, jika perekonomian sudah membaik pada triwulan kedua 2026.

“Kalau ekonomi sudah berbalik, pendapatan pajak meningkat, saya akan evaluasi dan bisa kembalikan lagi ke daerah. Mungkin mulai pertengahan triwulan kedua tahun depan,” ujar Purbaya, dikutip Rabu 8 Oktober 2025. 

Purbaya mengungkapkan alasan mengapa Kementerian Keuangan memangkas dana bagi hasil (DBH) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta sudah ditetapkan Rp 95 triliun pada 2026. Namun setelah DBH dipangkas hampir Rp 15 triliun, APBD provinsi tersebut hanya tersisa Rp 79 triliun. Secara daerah, pemangkasan di APBD DKI Jakarta ini cukup besar dibandingkan provinsi lainnya.

Menurut Purbaya, pemotongan DBH Pemda dilakukan karena adanya keterbatasan fiskal pemerintah. Ia akan melakukan tinjauan atas kebijakan ini pada akhir kuartal I dan pertengahan kuartal kedua tahun depan. Jika semua membaik, dia memastikan akan mengembalikan DBH yang dipangkasnya ke dalam APBD Pemda.

Pramono Anung memastikan pihaknya menerima kebijakan ini tanpa komplain. Dia memahami bahwa kebijakan ini tidak hanya dirasakan daerahnya, tetapi juga daerah lainnya. Oleh karena itu, pemerintahnya juga akan mencari cara kreatif untuk menopang pembiayaan APBD. 

Pertemuan Purbaya dan Pramono menandai sinkronisasi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah di tengah tekanan APBD Jakarta yang turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.