Kebijakan Mualem Tertibkan Tambang Ilegal Memutus Hegemoni Oligarki

Kebijakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal demi menjaga kelestarian lingkungan dan kebermanfaatan buat masyarakat menuai apresiasi.

Menurut Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, kebijakan tersebut sangat tepat untuk memutus hegemoni oligarki yang selama ini bercokol.

“Dalam tambang ilegal yang mendapat hasil besar adalah orang-orang besar, oknum aparat keamanan. Jangan salah lho, berapa banyak beko di sana, setiap satu beko mereka setor ke aparat keamanan (hingga Rp30 juta). Mereka bekerja seperti maling, dieksploitasi, saat ditangkap mereka dipalak,” kata Sri Radjasa saat berbincang dengan jurnalis senior Darmawan Sepriyossa dikutip dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu, 8 Oktober 2025.   
 

 
Lanjut dia, Mualem perlu membuat aturan turunan dari kebijakan berani yang sudah dijalankan.

“Cuma saat ini Mualem belum memformulasikan solusi transisi. Nah itulah makanya saya melihat Mualem lagi menyusun satu konsep bagaiman memberdayakan masyarakat pertambangan dalam produk hukum,” jelasnya.

Mantan aparat intelijen negara yang kenal dekat dengan Mualem sejak lama ini optimistis bahwa penertiban tambang ilegal tersebut akan mensejahterakan rakyat.   

“Ketika ini diputus oleh Mualem ada manfaatnya, tidak terjadi eksploitasi dan menghasilkan manfaat besar buat rakyat,” pungkasnya.