Impor BBM Buat SPBU Swasta Bakal Longgar pada 2026

Pemerintah membuka peluang untuk memberikan kelonggaran kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta dalam melakukan impor base fuel Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pemerintah akan menyiapkan langkah antisipatif agar polemik BBM seperti yang terjadi tahun ini tidak terulang.

“Yang disiapkan ya kita sudah tahu kejadian hari ini ya jangan sampai terjadi lagi. Itu aja,” ujarnya saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Mengenai kuota impor tambahan, Laode mengatakan kemungkinan tersebut tetap terbuka, meski keputusan final akan diambil setelah perhitungan matang.

“Kemungkinan selalu ada. Cuma kalau saya ngomong sekarang kan saya salah. Saya kan belum menghitung. Kemungkinannya ada,” katanya.

Untuk tahun ini, Laode meminta SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo tetap diminta membeli pasokan BBM dari Pertamina, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian ESDM dan Komisi VI DPR RI, serta arahan langsung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Pertama, sesuai dengan arahan Menteri ESDM dan RDP di DPR, kita untuk tahun 2025 tetap melanjutkan kolaborasi antara swasta dan Pertamina. Untuk tahun 2026, kami akan menghitung kembali pengaturannya seperti apa,” jelas dia.

Lebih lanjut, Laode menilai kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta terjadi karena adanya pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM subsidi ke non-subsidi. Namun, pemerintah tetap menekankan pentingnya menjaga keseimbangan neraca komoditas energi nasional.

“Kita sebagai institusi pemerintah juga harus memperhatikan neraca komoditas. Jangan sebentar-sebentar impor. Sudah dikasih 110 persen, impor lagi. Mau nambah lagi, kita bilang tetangga masih punya banyak kuotanya. Jangan sebentar-sebentar impor,” tandasnya.