Pemangkasan DBH Rp15 Triliun Tak Hambat Program Prioritas Pramono

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung diyakini mampu menghadapi tantangan besar akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat sebesar hampir Rp15 triliun, yang membuat postur APBD DKI 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

Anggota DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, Jakarta memiliki kapasitas fiskal, kelembagaan, dan sumber daya manusia yang cukup kuat untuk beradaptasi. 

“Pak Pramono mampu menjaga agar pemotongan DBH tidak menghambat jalannya program-program prioritas publik," kata Fahira melalui keterangan elektronik di Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.

Menurut Fahira, langkah efisiensi dan realokasi anggaran yang dilakukan Pemprov DKI merupakan keputusan tepat. Namun, ia menegaskan pentingnya kebijakan tersebut disertai inovasi pembiayaan dan tata kelola anggaran yang berorientasi hasil. 

Setidaknya, sambung Fahira, terdapat empat langkah strategis yang patut ditempuh agar program pembangunan tetap berjalan efektif meskipun fiskal daerah tertekan.

Pertama, lakukan prioritisasi berbasis dampak (impact-based budgeting). Kedua, dorong kolaborasi multi-pihak. Pemprov DKI Jakarta dapat menggandeng universitas, lembaga keuangan, dan sektor swasta untuk melakukan pendanaan campuran (blended finance) bagi program sosial dan infrastruktur. Ketiga, optimalkan kinerja BUMD. Keempat, bangun kepercayaan publik melalui transparansi. 

“Semoga tantangan ini bisa menjadi titik balik menuju tata kelola fiskal yang lebih efisien, inovatif, dan mandiri,” pungkas Fahira.