Gubernur Jakarta Pramono Anung usai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta. (Foto: Berita Jakarta)
Pemprov DKI Jakarta akan mengutamakan skema pembiayaan kreatif dalam menghadapi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) imbas dari pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan salah satu skema pembiayaan kreatif yang disiapkan yakni melalui pembentukan Jakarta Collaboration Fund.
Hal ini disampaikan Pramono usai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
"Kami harus melakukan creative financing, maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah," jelas Pramono.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berencana memanfaatkan dana Rp200 triliun yang dialokasikan Kementerian Keuangan kepada Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar bisa digunakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta.
"Juga kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan, oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara. Kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta," kata Pramono.
Menurut Pramono, meskipun Jakarta patuh terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat, termasuk penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), namun penurunan APBD menuntut Jakarta untuk berinovasi.
Imbas dari pemotongan DBH, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta menurun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah melakukan refocussing anggaran dan program-programnya.
"Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama untuk pengaturan DBH (Dana Bagi Hasil)," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyambut positif rencana Pemprov DKI untuk membentuk Jakarta Collaboration Fund.
"Dia ingin menciptakan fund Jakarta yang bisa tidak dipakai di Jakarta saja, tapi dipakai ke tempat lain juga. Saya pikir, kita akan mendukung strategi itu," ujar Purbaya.
Sedangkan terkait permintaan pemanfaatan dana Rp200 triliun oleh Pemprov DKI, Menkeu juga memberikan tanggapan positifnya. Ia menjelaskan bahwa hal ini bersifat business to business.
"Tentang dana yang Rp200 triliun dari Bank Himbara, bisa dipakai nggak? Itu, pada dasarnya adalah business to business. Kalau menguntungkan, mereka bisa langsung datang ke Himbaranya," jelasnya.
