Berita

Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI) Murmahudi. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Bisnis

Program MBG Diakui Bikin Ekonomi Rakyat Bergerak

SELASA, 07 OKTOBER 2025 | 02:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis dan visioner yang terbukti memberi dampak nyata terhadap peningkatan gizi anak sekaligus penguatan ekonomi rakyat di berbagai daerah.

“Program MBG bukan sekadar memberi makan gratis, tetapi sebuah intervensi gizi nasional yang menyentuh dua sisi penting pembangunan: peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi rakyat,” kata Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI) Murmahudi kepada RMOL di Jakarta, Senin malam, 6 Oktober 2025. 

Menurutnya, berdasarkan data Badan Gizi Nasional, hingga Juni 2025 program MBG telah menjangkau 4,89 juta penerima manfaat melalui 1.716 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).


"Realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp4,4 triliun dari total pagu Rp71 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2025. Selain memperbaiki asupan gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pelaksanaan MBG juga berdampak besar pada penyerapan tenaga kerja nasional dengan menyerap lebih dari 94.000 tenaga kerja langsung," jelasnya. 

Lanjut dia, MBG merupakan kebijakan ekonomi rakyat yang konkret. Uang negara berputar di tingkat bawah karena bahan pangan dibeli dari petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal. 

"Program ini menggerakkan roda ekonomi daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional,” tegas Murmahudi. 

Ia juga menilai insiden keracunan makanan di beberapa daerah harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem dan manajemen dapur hingga distribusi menu. 

"Insiden keracunan makanan MBG di beberapa sekolah jadi evaluasi untuk perbaikan ke depannya, jangan sampai ada yang mempolitisir kasus ini karena program ini baru dan perlu perbaikan," pungkas dia.  


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya