Berita

Ilustrasi emas Antam (Foto: Antam)

Bisnis

Freeport Nambang di Papua, RI Malah Kulakan ke Singapura

MINGGU, 05 OKTOBER 2025 | 07:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan pemerintah terkait ekspor emas menuai kritik tajam dari Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi. 

Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan lemahnya kedaulatan ekonomi Indonesia dan ketergantungan berlebihan terhadap negara lain, khususnya Singapura.

“Freeport nambang emas di Papua, kita malah kulakan emas ke Singapura. Banyak oil company asing ngebor di Indonesia, kita beli minyak dari Singapura,” ujar Islah seperti dikutip redaksi lewat akun X miliknya, Minggu, 5 Oktober 2025.


Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan ironi besar di tengah kekayaan sumber daya alam Indonesia. Negeri dengan cadangan emas dan minyak melimpah justru tidak berdaya mengelola hasilnya sendiri.

“Kita beneran gak berdaya dengan negara seuprit yang bermodalkan stempel dan flagship. Karena apa? Karena kita kebanyakan maling!” tegasnya.

Islah menilai, akar persoalan bukan semata pada kebijakan ekspor atau perjanjian dagang, melainkan pada praktik korupsi yang masih mengakar di berbagai lini pengelolaan sumber daya alam nasional. 

Ia pun mendesak pemerintah agar segera melakukan koreksi kebijakan dan memastikan hasil tambang serta energi benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  mengamini bahwa Antam masih mengimpor sekitar 30 ton emas per tahun sebab pasokan dari Indonesia dinilai tak mencukupi untuk memenuhi permintaan domestik.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya