Berita

Ilustrasi emas Antam (Foto: Antam)

Bisnis

Freeport Nambang di Papua, RI Malah Kulakan ke Singapura

MINGGU, 05 OKTOBER 2025 | 07:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan pemerintah terkait ekspor emas menuai kritik tajam dari Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi. 

Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan lemahnya kedaulatan ekonomi Indonesia dan ketergantungan berlebihan terhadap negara lain, khususnya Singapura.

“Freeport nambang emas di Papua, kita malah kulakan emas ke Singapura. Banyak oil company asing ngebor di Indonesia, kita beli minyak dari Singapura,” ujar Islah seperti dikutip redaksi lewat akun X miliknya, Minggu, 5 Oktober 2025.


Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan ironi besar di tengah kekayaan sumber daya alam Indonesia. Negeri dengan cadangan emas dan minyak melimpah justru tidak berdaya mengelola hasilnya sendiri.

“Kita beneran gak berdaya dengan negara seuprit yang bermodalkan stempel dan flagship. Karena apa? Karena kita kebanyakan maling!” tegasnya.

Islah menilai, akar persoalan bukan semata pada kebijakan ekspor atau perjanjian dagang, melainkan pada praktik korupsi yang masih mengakar di berbagai lini pengelolaan sumber daya alam nasional. 

Ia pun mendesak pemerintah agar segera melakukan koreksi kebijakan dan memastikan hasil tambang serta energi benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  mengamini bahwa Antam masih mengimpor sekitar 30 ton emas per tahun sebab pasokan dari Indonesia dinilai tak mencukupi untuk memenuhi permintaan domestik.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya