Berita

Ilustrasi emas Antam (Foto: Antam)

Bisnis

Freeport Nambang di Papua, RI Malah Kulakan ke Singapura

MINGGU, 05 OKTOBER 2025 | 07:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan pemerintah terkait ekspor emas menuai kritik tajam dari Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi. 

Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan lemahnya kedaulatan ekonomi Indonesia dan ketergantungan berlebihan terhadap negara lain, khususnya Singapura.

“Freeport nambang emas di Papua, kita malah kulakan emas ke Singapura. Banyak oil company asing ngebor di Indonesia, kita beli minyak dari Singapura,” ujar Islah seperti dikutip redaksi lewat akun X miliknya, Minggu, 5 Oktober 2025.


Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan ironi besar di tengah kekayaan sumber daya alam Indonesia. Negeri dengan cadangan emas dan minyak melimpah justru tidak berdaya mengelola hasilnya sendiri.

“Kita beneran gak berdaya dengan negara seuprit yang bermodalkan stempel dan flagship. Karena apa? Karena kita kebanyakan maling!” tegasnya.

Islah menilai, akar persoalan bukan semata pada kebijakan ekspor atau perjanjian dagang, melainkan pada praktik korupsi yang masih mengakar di berbagai lini pengelolaan sumber daya alam nasional. 

Ia pun mendesak pemerintah agar segera melakukan koreksi kebijakan dan memastikan hasil tambang serta energi benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  mengamini bahwa Antam masih mengimpor sekitar 30 ton emas per tahun sebab pasokan dari Indonesia dinilai tak mencukupi untuk memenuhi permintaan domestik.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

UPDATE

Perlindungan Orang Utan Kalimantan dari Karhutla Terus Diperkuat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:43

Benarkah Hari Kliwon Lebih Rawan Kecelakaan?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:17

Lindungi Kehidupan Nelayan, KKP Segel Tambak Udang Tak Berizin di Karimunjawa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:46

Pasis Dikreg Seskoad Peroleh Doktrin Kepemimpinan dari Wapang TNI

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:20

Dampak MBG Bikin Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:57

Ekonomi Biru Dijaga, Nelayan Disejahterakan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:40

Peradi Profesional Dukung Langkah Presiden Bersih-bersih Mafia Tambang

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:16

DPR Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik di Batam-Bintan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:59

Staf Ahli Kapolri Pastikan Penanganan Maksimal Kabut Asap di Kalteng

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:43

Kepala BRAN dan Menteri PKP Bidik Percepatan Lahan untuk Rumah Rakyat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:20

Selengkapnya