Berita

Ilustrasi emas Antam (Foto: Antam)

Bisnis

Freeport Nambang di Papua, RI Malah Kulakan ke Singapura

MINGGU, 05 OKTOBER 2025 | 07:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan pemerintah terkait ekspor emas menuai kritik tajam dari Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi. 

Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan lemahnya kedaulatan ekonomi Indonesia dan ketergantungan berlebihan terhadap negara lain, khususnya Singapura.

“Freeport nambang emas di Papua, kita malah kulakan emas ke Singapura. Banyak oil company asing ngebor di Indonesia, kita beli minyak dari Singapura,” ujar Islah seperti dikutip redaksi lewat akun X miliknya, Minggu, 5 Oktober 2025.


Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan ironi besar di tengah kekayaan sumber daya alam Indonesia. Negeri dengan cadangan emas dan minyak melimpah justru tidak berdaya mengelola hasilnya sendiri.

“Kita beneran gak berdaya dengan negara seuprit yang bermodalkan stempel dan flagship. Karena apa? Karena kita kebanyakan maling!” tegasnya.

Islah menilai, akar persoalan bukan semata pada kebijakan ekspor atau perjanjian dagang, melainkan pada praktik korupsi yang masih mengakar di berbagai lini pengelolaan sumber daya alam nasional. 

Ia pun mendesak pemerintah agar segera melakukan koreksi kebijakan dan memastikan hasil tambang serta energi benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  mengamini bahwa Antam masih mengimpor sekitar 30 ton emas per tahun sebab pasokan dari Indonesia dinilai tak mencukupi untuk memenuhi permintaan domestik.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya