Berita

Ketua Sub Kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Rakyat Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Afifi. (Foto: RMOL/Ahmad Alfian)

Nusantara

Biro Hukum Pastikan Raperda KTR DKI Masih Dinamis Tampung Masukan

KAMIS, 02 OKTOBER 2025 | 16:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DKI Jakarta terus melakukan finalisasi keseluruhan pembahasan pasal pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Pantauan RMOL, kehadiran Anggota Pansus masih banyak yang absen. Rapat pun harus dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Abdurrahman Suhaimi. 

"Jadi, pada prinsipnya sudah selesai sampai pasal 26. Ada hal-hal substansial, khususnya redaksional, maka kita masih tampung. Tadi, enggak ada hal-hal yang krusial kan sebenarnya, tapi kita tetap dengar masukan-masukan dari anggota dewan," ujar legislator PKS ini. 


Selanjutnya perwakilan eksekutif dalam Rapat Pansus KTR hari ini, Ketua Sub Kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Rakyat Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Afifi, menegaskan aspirasi yang disampaikan oleh pedagang kecil, masih didengarkan agar tidak dirugikan sesuai dengan komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. 
"Setelah selesai pembahasan di Pansus akan kami sampaikan ke Pak Gubernur dan kalau memungkinkan akan dirapimkan agar masukkan semua SKPD terkait itu bisa kita serap. Jadi, pada prinsipnya, draftnya masih terbuka, masih dinamis. Masukan dari masyarakat ini masih memungkinkan untuk dimasukan," jelas Afifi.

Eksekutif akan memetakan seluruh masukan yang ada dan kemudian akan dirapatkan  bersama  dengan Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah, dan lain sebagainya. 

"Jangan sampai adanya Raperda KTR ini membuat kegaduhan dan mengganggu perekonomian masyarakat, termasuk yang ultramikro, UMKM tadi," papar Afifi. 

Ia menekankan, sebelum Raperda KTR ini diparipurnakan,  maka segala sesuatu masih dinamis. Termasuk terkait arahan dan komitmen Gubernur Pramono yang menekankan agar Raperda KTR tidak boleh mengganggu UMKM. 

"Terkait dengan pasal-pasal krusial yang berpotensi menimbulkan kegaduhan bisa kita carikan resolusi dan jalan tengahnya sehingga menjadi Perda KTR yang demokratis," ujarnya. 

Adapun polemik dan ramainya penolakan terhadap pasal-pasal larangan penjualan seperti larangan penjualan produk rokok 200 dari satuan pendidikan, sebut Afifi masih tetap mengacu pada PP No 28 Tahun 2024. 

"Pilihannya mau dimuat di perda ini atau tidak secara aturan itu berlaku, karena sebelumnya telah diatur di PP No 28 tahun 2024. Pilihannya adalah mau diatur di Perda atau tidak,  sekalipun tidak diatur di perda itu sudah menjadi hukum positif, sudah berlaku karena sudah diatur di PP No 28 tersebut," tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya