Ilustrasi. (Foto: bapeten.go.id)
Kasus pencemaran radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di kawasan industri Cikande, Serang, Banten, menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memperkuat kelembagaan nuklir.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto mengungkap lubang besar dalam sistem pengawasan radiasi di pintu masuk pelabuhan dan lemahnya kelembagaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dalam kasus ini.
“Saya menduga kejadian tersebut karena Radiation Portal Monitor (RPM) yang semestinya menjadi garda depan penyaring bahan beradiasi tidak berfungsi karena perawatan dan kalibrasi terhenti akibat keterbatasan anggaran,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 1 Oktober 2025.
Sementara itu, lanjut dia, setelah pembubaran Kementerian Riset dan Teknologi, Bapeten kehilangan payung koordinasi dan akses anggaran yang memadai.
Sedangkan Kepala dan Sekretaris Utama Bapeten yang kosong, karena pensiun dan hingga kini hanya dijabat Pelaksana Tugas (Plt) membuat lemah daya dorong koordinasi lintas kementerian/lembaga.
“Belum lagi Badan Tenaga Nuklir (BATAN), dimana berhimpun ahli nuklir dan radiasi, dibubarkan dan dilebur ke dalam BRIN,” tegasnya.
Politisi ahli nuklir alumnus Jepang ini mengatakan kelemahan struktural kelembagaan dan teknis tersebut memungkinkan scrap logam yang tercemar Cs-137 lolos dari pemeriksaan. Sehingga mencemari lingkungan serta menimbulkan keresahan publik dan gangguan ekspor produk nasional.
"Kasus Cikande ini tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Ini menunjukkan negara lengah melindungi rakyat dari ancaman radiasi berbahaya karena kelembagaan pengawasan yang lemah dan alat deteksi yang dibiarkan rusak,” ungkap dia.
“Kami mendesak Presiden segera membentuk kembali BATAN dan mengisi kekosongan pimpinan Bapeten secara definitif serta DPR bersama Pemerintah mengucurkan anggaran darurat untuk memulihkan alat deteksi radiasi di pelabuhan-pelabuhan strategis nasional,” tambah Mulyanto.
Ia menegaskan bahwa kedaulatan nuklir adalah bagian dari kedaulatan negara.
“Kita tidak boleh membiarkan keselamatan publik ditukar dengan kelalaian birokrasi dan pemangkasan anggaran,” tukasnya.
Masih kata Mulyanto, pemerintah wajib menata ulang koordinasi antara Bapeten, BRIN, Bea Cukai, dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan rantai pengawasan radiasi bekerja secara terpadu dan akurat.
“Kasus Cikande harus menjadi pelajaran. Keamanan nuklir bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari keamanan masyarakat. Pemerintah tidak boleh abai. Penguatan kembali fungsi BATAN dan pengawasan radiasi adalah kebutuhan mendesak untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan kredibilitas Indonesia di mata dunia,” pungkasnya.
