Berita

Pimred CNN Titin Rosmasari, Wartawan CNN Diana Valencia, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana (Foto: Dokumen Pribadi)

Politik

Tak Cukup Minta Maaf, Pelaku Pencabut ID Wartawan Harus Dicopot

SENIN, 29 SEPTEMBER 2025 | 16:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Seniman dan budayawan Sujiwo Tejo ikut angkat suara terkait pencabutan ID card wartawan CNN oleh Biro Pers Istana karena dianggap bertanya di luar konteks acara.

Kejadian ini bermula saat jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia mengajukan pertanyaan kritis kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Menurut Sujiwo Tejo, permintaan maaf dan pengembalian kartu pers saja tidak cukup. Kasus ini memicu sorotan luas publik mengingat ID pers bukan sekadar tanda akses, tetapi simbol kebebasan sekaligus legitimasi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.


"Mengembalikan ID pers wartawan dan meminta maaf nggak cukup. Yang bersangkutan harus dicopot atau mundur,” tegas Sujiwo Tejo, lewat akun X miliknya seperti dikutip redaksi di Jakarta, Senin, 29 September 2025.

Ia menilai, meski pihak korban maupun korps jurnalis mungkin sudah memaafkan, kasus ini tidak bisa dianggap selesai begitu saja. 

“Mungkin korban keluarga dan korpsnya telah memaafkan pelaku, tapi rasa kebebasan pers nasional tidak cukup ditukar guling dengan memaafkan,” ujarnya.

Bagi pria yang juga pernah berprofesi sebagai wartawan Kompas ini, pencabutan ID pers adalah tindakan fatal yang mencederai hak mendasar pers. 

“Sebab pencabutan ID ini kesalahan fatal. Bukan kekeliruan remeh-temeh,” tandasnya.

Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden menegaskan bahwa ID yang sempat ditarik merupakan kartu khusus untuk liputan di lingkungan Istana, bukan identitas profesional jurnalis yang bersangkutan. 

Biro Pers Istana juga berjanji hal ini akan menjadi pengalaman terakhir dan memastikan tidak akan terjadi lagi hal serupa pada siapapun wartawan yang ditugaskan di Istana.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya