Berita

Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 28 September 2025. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Politik

Jumhur Pastikan 21 Konfederasi Buruh Tidak Ikut Demo 30 September

SENIN, 29 SEPTEMBER 2025 | 00:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebanyak 21 konfederasi buruh diyakini tidak akan ikut turun demo di depan Gedung DPR, Jakarta pada Selasa, 30 September 2025. Bahkan, semua pihak diharapkan untuk tidak terpancing untuk ikut demo 30 September, apalagi jika terjadi kerusuhan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat dalam acara diskusi 'Menjelang 1 tahun Pemerintahan Prabowo Subianto' yang digelar di kantor Sinkos Indonesia, Jalan Tebet Timur Dalam VII Nomor 3, Jakarta Selatan, Minggu, 28 September 2025.

"KSPSI dan saya yakin dari sekitar mungkin 200-an federasi yang ada di Indonesia dan 21 konfederasi lainnya itu tidak akan ikut turun," kata Jumhur kepada wartawan.


Lanjut dia, KSPSI bersama 20 konfederasi lainnya sudah membuka dialog dengan DPR dan pemerintah terkait UU Cipta Kerja.

"Nah yang tidak ikut kemarin dialog itulah yang kira-kira demo. Dan saya nggak tau, demonya kok sama dengan yang kita diskusikan. Jadi sebetulnya barangkali punya perspektif partai dan sebagainya, sehingga seperti ingin setengah kampanye dan sebagainya ya itu," terang Jumhur.

Ia pun mengingatkan agar demo 30 September nanti tidak terkoneksi dengan pihak-pihak yang ingin membuat rusuh seperti yang terjadi pada 28 Agustus 2025 lalu.

"Karena sekarang saya sudah lihat meme yang bukan dari kalangan buruh, ada meme untuk datang 30 September yang isinya mengerikan. Jadi sekali lagi, rakyat, mahasiswa, buruh, jangan terpancing pada aksi 30 September, kita menahan diri, kita tidak usah ikut-ikutan, karena sekarang masyarakat, pimpinan-pimpinan masyarakat, pemerintah dan DPR sedang mendiskusikan berbagai kebijakan," pungkas Jumhur.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya