Berita

Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 28 September 2025. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Politik

Jumhur Pastikan 21 Konfederasi Buruh Tidak Ikut Demo 30 September

SENIN, 29 SEPTEMBER 2025 | 00:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebanyak 21 konfederasi buruh diyakini tidak akan ikut turun demo di depan Gedung DPR, Jakarta pada Selasa, 30 September 2025. Bahkan, semua pihak diharapkan untuk tidak terpancing untuk ikut demo 30 September, apalagi jika terjadi kerusuhan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat dalam acara diskusi 'Menjelang 1 tahun Pemerintahan Prabowo Subianto' yang digelar di kantor Sinkos Indonesia, Jalan Tebet Timur Dalam VII Nomor 3, Jakarta Selatan, Minggu, 28 September 2025.

"KSPSI dan saya yakin dari sekitar mungkin 200-an federasi yang ada di Indonesia dan 21 konfederasi lainnya itu tidak akan ikut turun," kata Jumhur kepada wartawan.


Lanjut dia, KSPSI bersama 20 konfederasi lainnya sudah membuka dialog dengan DPR dan pemerintah terkait UU Cipta Kerja.

"Nah yang tidak ikut kemarin dialog itulah yang kira-kira demo. Dan saya nggak tau, demonya kok sama dengan yang kita diskusikan. Jadi sebetulnya barangkali punya perspektif partai dan sebagainya, sehingga seperti ingin setengah kampanye dan sebagainya ya itu," terang Jumhur.

Ia pun mengingatkan agar demo 30 September nanti tidak terkoneksi dengan pihak-pihak yang ingin membuat rusuh seperti yang terjadi pada 28 Agustus 2025 lalu.

"Karena sekarang saya sudah lihat meme yang bukan dari kalangan buruh, ada meme untuk datang 30 September yang isinya mengerikan. Jadi sekali lagi, rakyat, mahasiswa, buruh, jangan terpancing pada aksi 30 September, kita menahan diri, kita tidak usah ikut-ikutan, karena sekarang masyarakat, pimpinan-pimpinan masyarakat, pemerintah dan DPR sedang mendiskusikan berbagai kebijakan," pungkas Jumhur.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya