Berita

Pasukan bersenjata AS (Foto: AP)

Dunia

Gubernur dan Warga Tolak Rencana Trump Kirim Pasukan ke Portland

MINGGU, 28 SEPTEMBER 2025 | 15:12 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan mengirim pasukan ke kota Portland, Oregon, untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai “teroris dalam negeri” seperti kelompok Antifa. 

Ia menyebut kota itu hancur karena perang dan mengklaim fasilitas pemerintah seperti kantor Imigrasi (ICE) sedang diserang. Trump menyampaikan hal ini lewat media sosial dan mengatakan siap menggunakan kekuatan penuh jika perlu.

Gubernur Oregon, Tina Kotek, menolak keras rencana tersebut. Ia menyebut tidak ada ancaman keamanan serius di Portland dan mengatakan bahwa pemerintah lokal bisa mengurus keamanan sendiri. 


“Tidak ada pemberontakan, tidak ada ancaman nasional. Kami tidak butuh campur tangan,” kata Kotek dalam konferensi pers, seperti dikutip dari Associated Press, Minggu, 28 September 2025. 

Wali Kota Portland, Keith Wilson, juga menegaskan bahwa kota mereka tidak membutuhkan pasukan militer. 

“Ini bukan medan perang. Ini kota tempat orang tinggal dan bekerja,” ujarnya. Ia bersama para pejabat kota, polisi, dan pelaku usaha sepakat bahwa situasi di Portland tidak seburuk yang digambarkan Trump.

Warga kota juga merasa heran dengan keputusan Trump. Allen Schmertzler, 72 tahun, menyebut dirinya “muak” dengan keputusan itu. 

“Ini hari cerah, saya lihat orang jogging dan santai di taman. Di mana daruratnya?” ujarnya. 

Warga lain, John McNeur, 74 tahun, menyebut tindakan Trump konyol.

Sementara itu, pemerintah pusat belum menjelaskan kapan dan berapa banyak pasukan yang akan dikirim. Juru bicara militer hanya mengatakan mereka siap jika diminta. Namun Garda Nasional Oregon menyebut belum menerima permintaan resmi dari Gedung Putih.

Trump juga berencana mengirim pasukan ke kota lain seperti Chicago dan Memphis. Di Memphis, warga sudah mulai melakukan protes dan membawa spanduk yang meminta bantuan untuk pendidikan dan kesehatan, bukan tentara.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya