Keputusan Selandia Baru untuk tidak mengakui negara Palestina dalam Sidang Umum PBB ke-80 memicu kemarahan dan kekecewaan dari berbagai pihak, termasuk politisi senior dan masyarakat luas.
Mantan Perdana Menteri Helen Clark pada Minggu, 28 September 2025 menyebut keputusan itu sebagai "Hari Memalukan" bagi negaranya.
Ia mengungkapkan rasa kecewanya melalui media sosial X, dengan menyatakan bahwa Selandia Baru telah gagal berdiri bersama negara-negara yang biasanya sejalan dalam hal nilai kemanusiaan.
Menteri Luar Negeri Winston Peters mengumumkan keputusan ini dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada Sabtu, 27 September 2025.
Ia mengatakan bahwa Selandia Baru belum siap untuk mengakui Palestina karena pengakuan itu hanya akan diberikan satu kali, dan sebaiknya dilakukan ketika ada peluang lebih besar untuk terciptanya perdamaian. Menurutnya, sekarang bukan waktu yang tepat.
Pernyataan Peters tidak hanya menuai kritik dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri. Chloe Swarbrick, pemimpin bersama Partai Hijau, menyampaikan kekecewaannya melalui video di Facebook.
Ia mengatakan banyak warga Selandia Baru marah dengan sikap pemerintah yang dinilai tidak adil dan tidak berpihak pada kemanusiaan.
Swarbrick juga menyoroti bahwa pemerintah hanya mengakui Israel, sementara negara itu disebut telah melakukan kekerasan besar-besaran terhadap warga Palestina.
"Kamu tidak bisa mengaku mendukung solusi dua negara kalau kamu hanya mengakui satu negara, yang sedang melakukan genosida," ujarnya tegas, seperti dimuat
Anadolu Ajansi.
Sejak Oktober 2023, lebih dari 65.000 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel di Gaza. Kebanyakan korban adalah perempuan dan anak-anak. Serangan udara dan darat yang terus berlangsung telah membuat Gaza hancur, dan banyak warganya hidup dalam kelaparan serta penyakit.
Banyak negara sahabat Selandia Baru, termasuk Irlandia, Spanyol, dan Norwegia, telah mengakui Palestina sebagai langkah untuk mendukung perdamaian.
