Berita

Peserta Didik Menikmati MBG. (Foto: Antara)

Politik

Publik Diharap Tak Trauma dengan Insiden Keracunan MBG

MINGGU, 28 SEPTEMBER 2025 | 09:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah Daerah bersama instansi terkait didorong untuk memperketat pengawasan distribusi bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta memastikan edukasi keamanan pangan sampai ke masyarakat.

“Masyarakat berhak mendapatkan jaminan pangan yang sehat dan aman. Keamanan pangan harus menjadi prioritas, karena ini menyangkut hak dasar setiap manusia,” ujar anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI Rajiv kepada wartawan, Minggu, 28 September 2025.

Menurutnya, kasus keracunan ini tidak boleh dianggap insiden biasa, tapi harus menjadi peringatan serius atau alarm bahwa sistem keamanan pangan masih rapuh. Sebab, kasus keracunan massal program MBG seperti ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia.


Sehingga, Rajiv meminta pemerintah dan stakeholders harus lebih serius lagi memperketat pengawasan mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi.

“Jangan menunggu ada korban baru kemudian bergerak. Saya ingin memastikan bahwa negara tidak menutup mata atas penderitaan warga. Apa gunanya kita bicara swasembada, kalau makanan yang beredar justru membuat masyarakat sakit? Kedaulatan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keamanan. Ini tugas besar yang harus segera kita bereskan,” ucapnya.

Ia berharap masyarakat tidak trauma dengan makanan yang diberikan pemerintah dengan adanya insiden keracunan makanan program MBG.

“Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal kepercayaan masyarakat. Kita harus pastikan masyarakat merasa aman setiap kali mengonsumsi makanan, baik itu di rumah, sekolah, maupun kegiatan sosial,” tutup Rajiv.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya