Berita

(Foto: Dok. PT Abadi Ogan Cemerlang)

Politik

Bersurat ke KLH, AOC Jelaskan Sejumlah Masalah Operasional

SABTU, 27 SEPTEMBER 2025 | 22:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

RMOL. PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC), sebuah perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menyampaikan surat klarifikasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Direktur AOC, Aman Subagio, menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen perusahaan dalam menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Kami merasa penting untuk menyampaikan klarifikasi resmi, karena ada informasi di media yang kurang sesuai dengan realita operasional kami. Oleh karena itu, kami bersurat ke KLH untuk membuka ruang dialog yang lebih objektif," ujar Aman dalam keterangan tertulis, Sabtu 27 September 2025.


Surat yang dikirimkan tersebut memuat delapan poin penjelasan berdasarkan temuan dan dokumen di lapangan. AOC menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional tambang tidak berada dalam kawasan hutan produksi. 

Aman memastikan lokasi kegiatan sudah sesuai izin yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang dan dibuktikan melalui peta citra satelit. 

"Perusahaan juga telah memiliki dokumen AMDAL serta izin lingkungan yang sah, diterbitkan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP dan Bupati OKU. Semua proses perizinan dilakukan sesuai dengan prosedur," katanya.

Berikutnya, kata dia, aktivitas penambangan dilakukan di atas lahan yang telah melalui proses pembebasan dan ganti rugi yang sah, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kepala desa setempat.

Sambungnya, lokasi penambangan juga berada pada jarak aman dari pemukiman warga maupun aliran sungai. Selain itu, AOC telah memperoleh persetujuan teknis pembuangan air limbah, dengan komitmen untuk mengelola air limbah sesuai standar lingkungan sebelum dialirkan ke badan air.

Perusahaan telah mendapatkan persetujuan RKAB tahun 2024 dengan kapasitas produksi 960.000 MT/tahun. Jumlah ini sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen AMDAL dan FS, dan tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan.

"Adapun realisasi produksi AOC selama tahun 2024 adalah sekitar 535.333 MT, atau masih di bawah batas kuota produksi yang disetujui," tuturnya.

Masih kata Aman, AOC menyampaikan bahwa tidak ditemukan indikasi penggunaan dokumen palsu, praktik ilegal, ataupun dokumen yang tidak resmi seperti yang disebut dalam beberapa pemberitaan.
Kasus di Luar Wilayah Tidak Terkait AOC

Mengenai informasi terkait penangkapan mantan pejabat teknis pertambangan, kata Aman lagi, AOC memastikan peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan perusahaan, mengingat lokasinya berada di provinsi lain dan di luar lingkup operasional AOC.

Sementara Site Manager PT AOC, Muhammad, turut menanggapi isu dugaan pencemaran Sungai Wal yang sempat muncul di beberapa pemberitaan. 

Ia menjelaskan bahwa perusahaan telah melakukan upaya verifikasi internal bersama perwakilan masyarakat dari tujuh desa serta unsur Muspida dan aparat setempat.

"Kami sudah terbuka menerima kunjungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) OKU sejak Juli 2025 untuk pengambilan sampel air. Namun, hingga saat ini hasil uji laboratorium tersebut belum kami terima," ungkap Muhammad.

Menurutnya, pihak perusahaan berharap hasil tersebut dapat segera diterbitkan sebagai bentuk transparansi dan kepastian, mengingat AOC telah kooperatif dalam proses pemeriksaan. 

"Kami kooperatif sejak awal, termasuk mendampingi pengambilan sampel air oleh DLH OKU. Kami berharap hasil uji segera keluar agar penilaian publik didasarkan pada data ilmiah, bukan asumsi," pungkasnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

UPDATE

Kapolri Resmi Larang Seluruh Polisi Pakai Vape

Minggu, 01 November 2026 | 21:51

Ketidakpuasan terhadap Kinerja Pemerintah

Minggu, 01 November 2026 | 21:33

Gaduh Penggeledahan Pesantren, Polri Libatkan Propam

Minggu, 01 November 2026 | 20:41

Dua Nasabah Gugat AIA Financial ke PN Jaksel

Minggu, 01 November 2026 | 20:18

Mantra Mahasiswa dan Mengapa Rakyat Sering Kali Dikalahkan?

Minggu, 01 November 2026 | 19:36

KB Bank Syariah Digugat ke Pengadilan

Minggu, 01 November 2026 | 18:39

Pakar Tata Negara Bongkar Efek Putusan MA Terhadap Nasib Gibran

Minggu, 01 November 2026 | 18:15

Cancel Culture RANS-Willie Salim Contoh Kemarahan Publik

Minggu, 01 November 2026 | 17:41

Lulusan Trisakti Didorong Jadi Generasi Inovatif dan Berjiwa Wirausaha

Minggu, 01 November 2026 | 17:23

Elemen Umat Islam Harus Bersatu Perkuat Ekonomi melalui Koperasi

Minggu, 01 November 2026 | 17:00

Selengkapnya