Berita

(Foto: Dok. PT Abadi Ogan Cemerlang)

Politik

Bersurat ke KLH, AOC Jelaskan Sejumlah Masalah Operasional

SABTU, 27 SEPTEMBER 2025 | 22:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

RMOL. PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC), sebuah perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menyampaikan surat klarifikasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Direktur AOC, Aman Subagio, menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen perusahaan dalam menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Kami merasa penting untuk menyampaikan klarifikasi resmi, karena ada informasi di media yang kurang sesuai dengan realita operasional kami. Oleh karena itu, kami bersurat ke KLH untuk membuka ruang dialog yang lebih objektif," ujar Aman dalam keterangan tertulis, Sabtu 27 September 2025.


Surat yang dikirimkan tersebut memuat delapan poin penjelasan berdasarkan temuan dan dokumen di lapangan. AOC menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional tambang tidak berada dalam kawasan hutan produksi. 

Aman memastikan lokasi kegiatan sudah sesuai izin yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang dan dibuktikan melalui peta citra satelit. 

"Perusahaan juga telah memiliki dokumen AMDAL serta izin lingkungan yang sah, diterbitkan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP dan Bupati OKU. Semua proses perizinan dilakukan sesuai dengan prosedur," katanya.

Berikutnya, kata dia, aktivitas penambangan dilakukan di atas lahan yang telah melalui proses pembebasan dan ganti rugi yang sah, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kepala desa setempat.

Sambungnya, lokasi penambangan juga berada pada jarak aman dari pemukiman warga maupun aliran sungai. Selain itu, AOC telah memperoleh persetujuan teknis pembuangan air limbah, dengan komitmen untuk mengelola air limbah sesuai standar lingkungan sebelum dialirkan ke badan air.

Perusahaan telah mendapatkan persetujuan RKAB tahun 2024 dengan kapasitas produksi 960.000 MT/tahun. Jumlah ini sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen AMDAL dan FS, dan tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan.

"Adapun realisasi produksi AOC selama tahun 2024 adalah sekitar 535.333 MT, atau masih di bawah batas kuota produksi yang disetujui," tuturnya.

Masih kata Aman, AOC menyampaikan bahwa tidak ditemukan indikasi penggunaan dokumen palsu, praktik ilegal, ataupun dokumen yang tidak resmi seperti yang disebut dalam beberapa pemberitaan.
Kasus di Luar Wilayah Tidak Terkait AOC

Mengenai informasi terkait penangkapan mantan pejabat teknis pertambangan, kata Aman lagi, AOC memastikan peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan perusahaan, mengingat lokasinya berada di provinsi lain dan di luar lingkup operasional AOC.

Sementara Site Manager PT AOC, Muhammad, turut menanggapi isu dugaan pencemaran Sungai Wal yang sempat muncul di beberapa pemberitaan. 

Ia menjelaskan bahwa perusahaan telah melakukan upaya verifikasi internal bersama perwakilan masyarakat dari tujuh desa serta unsur Muspida dan aparat setempat.

"Kami sudah terbuka menerima kunjungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) OKU sejak Juli 2025 untuk pengambilan sampel air. Namun, hingga saat ini hasil uji laboratorium tersebut belum kami terima," ungkap Muhammad.

Menurutnya, pihak perusahaan berharap hasil tersebut dapat segera diterbitkan sebagai bentuk transparansi dan kepastian, mengingat AOC telah kooperatif dalam proses pemeriksaan. 

"Kami kooperatif sejak awal, termasuk mendampingi pengambilan sampel air oleh DLH OKU. Kami berharap hasil uji segera keluar agar penilaian publik didasarkan pada data ilmiah, bukan asumsi," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya