Berita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, drg. Putih Sari (Foto: Dok. Fraksi Gerindra)

Politik

Fraksi Gerindra Desak BGN Evaluasi Tata Kelola MBG

SABTU, 27 SEPTEMBER 2025 | 14:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Badan Gizi Nasional (BGN) diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, terjadi peningkatan kasus keracunan di sejumlah daerah dalam beberapa minggu terakhir, yang mengakibatkan banyak siswa harus mendapatkan penanganan medis. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, drg. Putih Sari, menegaskan agar manfaat besar dari program tersebut tetap terjaga dan tidak tergerus oleh buruknya tata kelola di lapangan.

“Kasus keracunan tidak boleh dianggap sekadar angka statistik. Keselamatan penerima manfaat harus jadi prioritas utama," tutur Putih Sari, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu 27 September 2025, sambil menekankan standar harus zero accident. 


Evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan agar manfaat besar yang dibawa program ini tidak tertutupi oleh catatan buruk pengelolaan di lapangan.

Putih Sari menuturkan, Komisi IX DPR juga akan mendorong BGN segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk mengeluarkan standarisasi keamanan pangan pada program MBG. Dan yang  perlu dilakukan adalah memastikan perbaikan menyeluruh tata kelola agar program MBG bisa kembali ke tujuan awal sesuai visi dari Presiden Prabowo, yaitu menciptakan SDM unggul yang berdaya saing tinggi serta menjadi motor penggerak perekonomian lokal.

Evaluasi MBG harus detail menyentuh pada setiap mata rantai pasok. Mulai dari sourcing dan penyimpanan bahan baku, proses memasak, quality control, packaging, hingga pengantaran.

"Perlu ada perhatian khusus bagi standar food safety dan pencegahan kontaminasi di setiap prosesnya,” tegas anggota DPR yang juga dokter gigi tersebut.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya