Berita

Peserta didik menikmati Makan Bergizi Gratis. (Foto: BGN)

Politik

BGN Dituntut Transparan Evaluasi Keracunan MBG

JUMAT, 26 SEPTEMBER 2025 | 14:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), akibat maraknya kasus keracunan yang dilaporkan di sejumlah daerah, diminta dilakukan secara transparan.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menuturkan, rencana pemerintah mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan MBG merupakan langkah tepat. Namun, dia menekankan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek distribusi hingga pengawasan di lapangan dengan Keterbukaan.

“Program MBG menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Jika ada celah dalam pelaksanaannya, harus segera diperbaiki,” ujar sosok yang kerap disapa Hensat itu kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 26 September 2025.


Magister komunikasi politik Universitas Paramadina itu memandang evaluasi atas program strategis Presiden Prabowo Subianto itu sudah seharusnya dilakukan, karena kasus keracunan sudah semakin masif. 

MBG sebagai program unggulan pemerintah memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, ia meminta agar evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan komunikasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

“Dalam komunikasi politik, kepercayaan publik adalah modal utama. Gagal mengkomunikasikan penanganan isu ini dengan baik dapat merusak legitimasi pemerintah di mata masyarakat,” katanya.

"Sehingga transparannya enggak cuma ke rakyat tapi juga ke Presiden, terutama soal data. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, karena itu hanya memperburuk trust masyarakat ke pemerintah,” demikian Hensat menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya