Berita

Peserta didik menikmati Makan Bergizi Gratis. (Foto: BGN)

Politik

BGN Dituntut Transparan Evaluasi Keracunan MBG

JUMAT, 26 SEPTEMBER 2025 | 14:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), akibat maraknya kasus keracunan yang dilaporkan di sejumlah daerah, diminta dilakukan secara transparan.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menuturkan, rencana pemerintah mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan MBG merupakan langkah tepat. Namun, dia menekankan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek distribusi hingga pengawasan di lapangan dengan Keterbukaan.

“Program MBG menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Jika ada celah dalam pelaksanaannya, harus segera diperbaiki,” ujar sosok yang kerap disapa Hensat itu kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 26 September 2025.


Magister komunikasi politik Universitas Paramadina itu memandang evaluasi atas program strategis Presiden Prabowo Subianto itu sudah seharusnya dilakukan, karena kasus keracunan sudah semakin masif. 

MBG sebagai program unggulan pemerintah memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, ia meminta agar evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan komunikasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

“Dalam komunikasi politik, kepercayaan publik adalah modal utama. Gagal mengkomunikasikan penanganan isu ini dengan baik dapat merusak legitimasi pemerintah di mata masyarakat,” katanya.

"Sehingga transparannya enggak cuma ke rakyat tapi juga ke Presiden, terutama soal data. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, karena itu hanya memperburuk trust masyarakat ke pemerintah,” demikian Hensat menambahkan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya