Berita

Peserta didik menikmati Makan Bergizi Gratis. (Foto: BGN)

Politik

BGN Dituntut Transparan Evaluasi Keracunan MBG

JUMAT, 26 SEPTEMBER 2025 | 14:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), akibat maraknya kasus keracunan yang dilaporkan di sejumlah daerah, diminta dilakukan secara transparan.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menuturkan, rencana pemerintah mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan MBG merupakan langkah tepat. Namun, dia menekankan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek distribusi hingga pengawasan di lapangan dengan Keterbukaan.

“Program MBG menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Jika ada celah dalam pelaksanaannya, harus segera diperbaiki,” ujar sosok yang kerap disapa Hensat itu kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 26 September 2025.


Magister komunikasi politik Universitas Paramadina itu memandang evaluasi atas program strategis Presiden Prabowo Subianto itu sudah seharusnya dilakukan, karena kasus keracunan sudah semakin masif. 

MBG sebagai program unggulan pemerintah memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, ia meminta agar evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan komunikasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

“Dalam komunikasi politik, kepercayaan publik adalah modal utama. Gagal mengkomunikasikan penanganan isu ini dengan baik dapat merusak legitimasi pemerintah di mata masyarakat,” katanya.

"Sehingga transparannya enggak cuma ke rakyat tapi juga ke Presiden, terutama soal data. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, karena itu hanya memperburuk trust masyarakat ke pemerintah,” demikian Hensat menambahkan.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya