Program MBG Jangan jadi Bumerang

Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa saat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah menimbulkan keprihatinan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Tetep Abdulatip atau akrab disapa Mang Tetep menegaskan, program MBG adalah kebijakan visioner dengan niat baik, namun harus dikelola secara lebih profesional agar tidak menimbulkan risiko serius bagi anak-anak.

“Kita tidak boleh diam, anak-anak kita berhak mendapatkan makanan bergizi, aman, dan halal. Ini tanggung jawab moral kita bersama—pemerintah, sekolah, masyarakat, DPRD—untuk memastikan tidak ada kebijakan baik yang berubah menjadi bumerang,” ujar Mang Tetep lewat keterangan resminya seperti dikutip redaksi, Jumat, 26 September 2025.

Dia menilai bahwa insiden keracunan makanan ini harus menjadi momentum introspeksi kolektif. Kelemahan tata kelola, mulai seleksi penyedia, pengawasan di lapangan, standar distribusi, hingga pengambilan sampel makanan—semua harus dievaluasi secara menyeluruh. 

"Tidak cukup hanya teknis, ini soal amanah terhadap generasi penerus,” tegasnya.

Ia juga menekankan, transparansi dan akuntabilitas publik wajib menjadi prinsip utama dalam setiap tahap, mulai dari pengadaan bahan, proses pengolahan, distribusi, hingga pemeriksaan laboratorium. 

“Setiap dapur yang mengelola MBG harus benar-benar lolos uji laik sehat, diperiksa secara rutin, dan tidak cukup hanya mengurus dokumen administratif,” tambahnya.

PKS berharap semua peserta didik yang jadi korban segera pulih dan program MBG bisa kembali berjalan dengan pengawasan ketat, demi menjaga kualitas gizi dan keselamatan anak-anak Indonesia.