Presiden Prabowo Subianto bersama delegasi di Sidang Umum PBB, Amerika Serikat. (Foto: Dok. Sekretariat Presiden)
Indonesia kini tak lagi sekadar hadir sebagai partisipan di forum global, melainkan sebagai pemain utama yang menawarkan solusi.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia unjuk gigi di Sidang Umum PBB dan World Economic Forum (WEF) di New York, Amerika Serikat.
Kehadiran delegasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menjadi penanda era baru diplomasi Indonesia.
Dalam pidatonya yang visioner, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan global.
Pidato yang disebut Zulhas sangat 'kuat dan visioner' itu mencakup isu perdamaian, perubahan iklim, hingga yang paling krusial: krisis pangan.
Kata Zulhas, Prabowo tak hanya bicara janji, tetapi membeberkan pencapaian gemilang Indonesia dalam program swasembada pangan.
"Tahun ini, Indonesia mencatat rekor produksi beras dan cadangan gabah tertinggi dalam sejarah. Fakta ini menjadi bukti nyata keberhasilan program yang bertujuan mengamankan kedaulatan pangan nasional," ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Kamis 25 September 2025.
Selain isu pangan, Zulhas dalam perjalanan mendampingi Presiden Prabowo juga membawa misi penting lainnya di World Economic Forum (WEF).
Dalam forum ini ia menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong investasi hijau dan memperkuat ekonomi sirkular, khususnya di sektor pangan dan pengelolaan limbah plastik.
Langkah konkret lainnya terlihat saat Zulhas menyambut baik inisiatif Brasil untuk membentuk Tropical Forest Financing Facility (TFFF).
Forum yang juga dihadiri Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres itu, menjadi ajang Indonesia menegaskan tanggung jawab moralnya dalam menjaga hutan tropis.
Bagi Zulhas, TFFF adalah jurus jitu untuk menjembatani kesenjangan pendanaan konservasi melalui skema blended finance atau pembiayaan campuran.
Ketua Umum PAN itu juga menekankan pentingnya peran masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai pilar utama pelestarian hutan.
"Dengan sinergi antar-kementerian dan diplomasi yang terkoordinasi, Indonesia tak hanya mengamankan kepentingan nasional, tetapi juga mengambil peran aktif dalam membangun masa depan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan," demikian Zulhas.
