Berita

Peserta Didik Menikmati MBG. (Foto: RMOL)

Politik

Dapur MBG Bermasalah Wajib Dihentikan Sementara

KAMIS, 25 SEPTEMBER 2025 | 19:38 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Maraknya kasus keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, membuat Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, angkat bicara. 

“Program ini sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, namun kejadian ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengolahan, distribusi, dan pengawasan mutu makanan,” kata Nurhadi lewat keterangan resminya, Kamis, 25 September 2025.

Ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah segera menyelidiki penyebab keracunan dan memperketat standar higiene serta sanitasi dapur MBG. Bila perlu, pelaksanaan MBG di dapur-dapur yang belum memenuhi syarat dihentikan sementara.


Legislator Nasdem itu juga mengusulkan pembatasan maksimal 2.000 porsi per dapur per hari agar kualitas dan pengawasan lebih terjaga. 

“Langkah ini juga akan mempermudah sekolah dan pemerintah dalam melakukan pengawasan,” tegasnya.

Menurutnya, masalah utama MBG ada pada manajemen dapur, mulai dari kompetensi kepala dapur hingga ahli gizi. Karena itu, evaluasi menyeluruh sekaligus pembatasan jumlah penerima per dapur dinilai penting untuk mencegah beban berlebih dan menjaga kualitas makanan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya