Berita

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid. (Foto: Humas PKS)

Politik

Pemerintah Didesak Kendalikan Lonjakan Harga Pangan

KAMIS, 25 SEPTEMBER 2025 | 13:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keprihatinan mendalam disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, atas lonjakan harga sejumlah pangan pokok, terutama beras premium, minyak goreng, dan bawang putih, yang kian memberatkan rakyat.

Data terbaru menunjukkan harga rata-rata beras premium nasional kini menembus Rp15.924/kg, naik 6,87 persen di atas HET Rp14.900/kg. 

Minyakita juga tercatat Rp17.496/liter (naik 11,44 persen dari HET), minyak goreng kemasan Rp20.898/liter, dan harga bawang putih rata-rata Rp37.323/kg, bahkan di Jakarta sudah mencapai Rp50.000/kg.


“Stabilitas harga pangan bukan sekadar indikator ekonomi, tetapi juga cerminan tanggung jawab negara dalam melindungi rakyatnya. Karena itu, pemerintah perlu bergerak cepat, tepat, dan terukur agar rakyat tidak semakin terbebani,” ujar Kholid lewat keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 25 September 2025.

Kholid menekankan, situasi ini harus direspons dengan langkah taktis sekaligus strategis. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu mempercepat operasi pasar, memperketat pengawasan distribusi, serta memastikan stok pangan merata di semua daerah. 

“Langkah ini penting agar harga segera terkendali dan daya beli masyarakat tidak terus tergerus,” jelasnya.

Namun, menurut Anggota DPR RI itu, pemerintah juga harus memikirkan solusi jangka menengah-panjang. Misalnya, memperkuat cadangan pangan nasional, meningkatkan kapasitas produksi domestik melalui dukungan pada petani, serta menata ulang rantai pasok agar lebih efisien dan adil. 

“Kami ingin pemerintah sukses dalam menjaga stabilitas harga pangan, karena keberhasilan itu adalah keberhasilan bersama dalam menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya