Berita

(Foto: Dok. DPW PPP Sulawesi Utara)

Politik

Bantah Klaim Sepihak

PPP Sulut Satu Suara untuk Mardiono di Muktamar

KAMIS, 25 SEPTEMBER 2025 | 12:14 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Utara memastikan tidak ada keputusan dukungan pada Muktamar yang tidak diambil melalui mekanisme Mukerwil PPP.

Begitu ditegaskan Ketua DPW PPP Sulut Depri Pontoh dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) II di Hotel Luwansa, Manado, Rabu 24 September 2025.

Kegiatan ini dihadiri ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Sulut, serta pengurus harian DPW, sebagai bagian dari konsolidasi menjelang Muktamar X PPP yang akan berlangsung di Jakarta, 27?"29 September 2025.


Depri menegaskan bahwa Mukerwil II bukan hanya agenda rutin, melainkan instruksi resmi DPP untuk memperkuat soliditas dan menyamakan langkah politik menjelang Muktamar.

“Forum ini adalah momentum konsolidasi. Saya ingin rombongan dari Sulawesi Utara berangkat dengan satu suara, menjaga kekompakan, dan menjalankan amanah partai sesuai AD/ART,” ujar Depri.

Dia memberikan klarifikasi terkait adanya pihak yang mengklaim dukungan dari Sulawesi Utara untuk calon lain di luar mekanisme resmi.

"Beberapa waktu lalu sempat ada pihak di tingkat pusat, termasuk Saudara Romahurmuziy (Romy), yang mencatut nama DPW PPP Sulut untuk kepentingan politik tertentu. Kami tegaskan, itu tidak benar," tuturnya.

Dia menegaskan DPW dan seluruh DPC di Sulut solid untuk mendukung Muhamad Mardiono sebagai calon ketua umum pada Muktamar PPP.

“DPW dan DPC PPP Sulawesi Utara sepakat, satu suara, mendukung Bapak H. Muhamad Mardiono memimpin PPP lima tahun ke depan,” tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya