DPR Terima Aduan Konflik Agraria yang Libatkan TNI

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas konflik agraria pada sejumlah daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 September 2025. 

Rapat dipimpin Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan didampingi Wakil Ketua Adian Napitupulu serta anggota Harris Turino.

Sejumlah pihak menyampaikan aduan, di antaranya Pansus DPRD Banjarbaru, Kades Sukamulya Kabupaten Bogor dan warga Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.

Perwakilan DPRD Banjarbaru mengeluhkan tumpang tindih lahan di dua kelurahan dan kecamatan dengan pihak TNI. 

“Yang pertama di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Cempaka. Kemudian di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara,” kata perwakilan Pansus DPRD Banjarbaru.

Sementara Kades Sukamulya, Komar, melaporkan klaim Pangkalan Udara Atang Sendjaja (Lanud Atang Sendjaja), Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat atas 1.000 hektare tanah warga. 

Adapun warga Srengseng Sawah mengadukan klaim TNI AD dari kesatuan Yonzikon 14 atas tanah di wilayah RW 017, meski mereka pernah memenangkan gugatan di PTUN tahun 2019.

Menanggapi aduan tersebut, Adian menegaskan BAM memang fokus pada persoalan tanah. Bahkan, persoalan tanah tidak hanya berkaitan dengan TNI, melainkan juga BUMN serta Kementerian Pertahanan.

Ia menyebut permasalahan konflik lahan dengan TNI juga diakui Kementerian Pertahanan. Data 2017 mencatat 201.014 hektare masih bermasalah, baru 67 ribu hektare yang bersertifikat.

“Sisanya artinya belum. Ada yang tidak berkonflik dan belum tersertifikasi, ada yang tidak bisa tersertifikasi karena berkonflik dalam masyarakat,” ungkap Adian. 

Legislator PDIP ini menambahkan, sejumlah permasalahan tersebut akan ditindaklanjuti BAM DPR dengan berkoordinasi ke komisi terkait di DPR. 

“Kita akan bersurat pada Komisi I. Kenapa Komisi I? Karena Komisi I itulah komisi yang membidangi TNI,” pungkasnya.