Berita

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 September 2025. (Foto: Dokumentasi Adian Napitupulu)

Politik

DPR Terima Aduan Konflik Agraria yang Libatkan TNI

RABU, 24 SEPTEMBER 2025 | 22:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas konflik agraria pada sejumlah daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 September 2025. 

Rapat dipimpin Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan didampingi Wakil Ketua Adian Napitupulu serta anggota Harris Turino.

Sejumlah pihak menyampaikan aduan, di antaranya Pansus DPRD Banjarbaru, Kades Sukamulya Kabupaten Bogor dan warga Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.


Perwakilan DPRD Banjarbaru mengeluhkan tumpang tindih lahan di dua kelurahan dan kecamatan dengan pihak TNI. 

“Yang pertama di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Cempaka. Kemudian di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara,” kata perwakilan Pansus DPRD Banjarbaru.

Sementara Kades Sukamulya, Komar, melaporkan klaim Pangkalan Udara Atang Sendjaja (Lanud Atang Sendjaja), Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat atas 1.000 hektare tanah warga. 

Adapun warga Srengseng Sawah mengadukan klaim TNI AD dari kesatuan Yonzikon 14 atas tanah di wilayah RW 017, meski mereka pernah memenangkan gugatan di PTUN tahun 2019.

Menanggapi aduan tersebut, Adian menegaskan BAM memang fokus pada persoalan tanah. Bahkan, persoalan tanah tidak hanya berkaitan dengan TNI, melainkan juga BUMN serta Kementerian Pertahanan.

Ia menyebut permasalahan konflik lahan dengan TNI juga diakui Kementerian Pertahanan. Data 2017 mencatat 201.014 hektare masih bermasalah, baru 67 ribu hektare yang bersertifikat.

“Sisanya artinya belum. Ada yang tidak berkonflik dan belum tersertifikasi, ada yang tidak bisa tersertifikasi karena berkonflik dalam masyarakat,” ungkap Adian. 

Legislator PDIP ini menambahkan, sejumlah permasalahan tersebut akan ditindaklanjuti BAM DPR dengan berkoordinasi ke komisi terkait di DPR. 

“Kita akan bersurat pada Komisi I. Kenapa Komisi I? Karena Komisi I itulah komisi yang membidangi TNI,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya