Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia, Tunjung Budi Utomo. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia menyoroti dua persoalan besar yang masih dihadapi sektor pertanian nasional, yakni alih fungsi lahan dan lemahnya pembaruan data pertanian. Keduanya dinilai berpengaruh langsung pada kesejahteraan petani serta ketahanan pangan nasional.
Hal itu disampaikan Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia, Tunjung Budi Utomo dalam memperingati momentum Hari Tani Nasional 2025.
"Kami petani membutuhkan kehadiran negara dalam bentuk kebijakan nyata, masih banyak PR yang dituntaskan segera terutama makin derasnya alih fungsi lahan pertanian yang semakin menggerus lahan mata pencaharian petani," kata Tunjung Budi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 24 September 2025.
Ia pun menyebut, berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2021 mencatat dari 7,46 juta hektare sawah nasional, sekitar 659 ribu hektare sudah dialihfungsikan.
"Dari jumlah lahan tersebut, 179.539 hektare berubah menjadi lahan terbangun seperti perumahan, sedangkan 479.661 hektare menjadi perkebunan. Jika tidak ada pengendalian ketat, masa depan pangan kita akan terancam,” ujar Tunjung.
Kondisi penyusutan lahan sawah juga tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2024, luas panen padi nasional tercatat 10,05 juta hektare, turun 1,64 persen dibandingkan 2023.
"Lihat saja kondisi di Jawa Barat, sebagai lumbung padi utama nasional, luas panen pada 2024 hanya 1,48 juta hektare, atau menurun 108 ribu hektare dibanding tahun sebelumnya, kondisi ini bisa kita lihat langsung di lapangan begitu masifnya pembangunan perumahan di lahan-lahan pertanian produktif," tegasnya.
Tunjung menilai, perlindungan lahan harus berjalan beriringan dengan pembaruan data pertanian.
"Data yang valid akan menjadi basis perencanaan pembangunan, pemetaan lahan, dan distribusi program pemerintah, mulai dari pupuk bersubsidi, bibit unggul, bantuan alat mesin pertanian, hingga skema kredit murah bagi petani," ungkapnya.
Menurut dia, selama data masih tumpang tindih, subsidi akan rawan salah sasaran.
"Padahal ini menyangkut keberlangsungan hidup jutaan petani kecil,” tegasnya lagi.
Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memperkuat kebijakan perlindungan lahan sekaligus mempercepat pembaruan database pertanian yang lebih modern dan terintegrasi.
“Negara tidak boleh abai. Perlindungan lahan dan data yang akurat adalah syarat utama agar kebijakan subsidi maupun program pemberdayaan benar-benar dirasakan petani. Dengan begitu, petani sejahtera dan kedaulatan pangan bisa tercapai,” pungkas Tunjung.
