TNI-Polri Jangan Diturunkan Lagi Tangani Konflik Agraria di Pedesaan

Pemerintah diminta untuk tidak menurunkan aparat TNI-Polri dalam menangani konflik agraria, khususnya di pedesaan. 

Hal itu disampaikan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi kartika saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPR dan sejumlah menteri di ruang Komisi XIII DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 24 September 2025.

“Ini aspirasi kami bagaimana reformasi TNI-Polri bukan hanya sekadar soal kasus-kasus di perkotaan, tapi juga tolong di pedesaan. Kalau bisa, pak pimpinan DPR, kalau ada konflik agraria itu atau ada masyarakat mempertahankan tanahnya yang diturunkan jangan polisi dan TNI,” ucap Dewi.

Ia meminta agar pemerintah cukup menurunkan perwakilan dari kementerian, bukan aparat penegak hukum.

“Yang diturunkan itu adalah para menteri, perwakilan dari kementerian dan lembaga. Jadi petani, nelayan, perempuan di pedesaan itu tidak face to face lagi dengan polisi dan TNI,” tandasnya.

KPA yang menaungi 139 organisasi dari kalangan petani, nelayan, hingga masyarakat adat menyuarakan aspirasi mereka terkait reformasi agraria dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2025.