Petani Desak Prabowo Bentuk Dewan Reforma Agraria Sebelum Genap Setahun Memerintah

Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional sebelum pemerintahannya genap berusia satu tahun pada Oktober mendatang.

Desakan ini disampaikan usai audiensi SPI dengan sejumlah perwakilan pemerintah di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 24 September 2025.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan, pembentukan dewan tersebut sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria.

“Kita berharap Presiden agar segera membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional tadi. Segera ya, misalnya minggu depan, sebelum satu tahun pemerintahan Prabowo ini.,” ujarnya.

Menurut Henry, keberadaan dewan itu juga akan mendukung berbagai program unggulan pemerintah. 

“Karena ini supaya sejalan dengan program-program pemerintah yang kuat sekarang ini, untuk menyiapkan makan bergizi gratis, untuk membangun kooperasi Desa Merah Putih, dan juga program-program lainnya supaya bisa didukung,” tegasnya.

Henry menilai reforma agraria memiliki landasan hukum yang jelas, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001, hingga Perpres Reforma Agraria Nomor 62 Tahun 2023. 

“Menurut kita (aturan tersebut) belum dilaksanakan. Dan pemerintahan Prabowo yang sudah hampir menjelang 1 tahun ini harus melaksanakannya,” kata Henry.

Dalam pertemuan di Istana, perwakilan pemerintah berjanji menindaklanjuti isu yang dibawa SPI, terutama soal konflik agraria. Namun, Henry menilai penyelesaiannya selama ini masih berjalan sangat lambat. 

“Selama ini proses penyelesaian konflik agraria sangat lamban sekali diselesaikan oleh kementerian agraria maupun kementerian kehutanan,” jelasnya.