Berita

Ketua Umum SPI, Henry Saragih (Foto: Dokumen Pribadi)

Politik

Serikat Petani Indonesia Sampaikan Enam Tuntutan ke Pemerintah

RABU, 24 SEPTEMBER 2025 | 16:19 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Delegasi Serikat Petani Indonesia (SPI) melakukan audiensi dengan perwakilan Presiden di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 24 September 2025, usai menggelar demonstrasi di berbagai wilayah. 

Menurut Ketua Umum SPI, Henry Saragih, audiensi diterima langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wamensesneg Juri Ardiantoro, dan Wamen Perindustrian Faisol Riza.

Kepada awak media usai pertemuan, Henry mengatakan pada pertemuan tersebut SPI telah menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah.


Pertama, SPI menuntut penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Indonesia, baik yang dialami anggota SPI maupun petani lain. 

"Dan juga supaya menghentikan berbentuk kekerasan, intimidasi maupun yang lainnya terhadap petani Indonesia," tambah Henry.

Kedua, SPI meminta pembagian tanah reforma agraria yang berasal dari tanah perkebunan maupun kehutanan kepada petani. Ia menambahkan, 

“Saat ini penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas PKH itu, supaya jangan mengambil tanah-tanah yang dikuasai petani, justru harusnya tanah-tanah yang dikutipkan itu dibagikan kepada petani," jelasnya. 

Ketiga, kata Henry, SPI menyoroti Perpres Reforma Agraria Nomor 62 Tahun 2023, dan mendesak revisi agar pelaksanaan reforma agraria bisa lebih cepat dan efektif. 

"Berharap kepada Bapak Presiden, agar merevisi perpres reforma agraria nomor 62 tahun 2023, sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada dalam pemerintahan yang ada sekarang ini, supaya juga percepatan reforma agraria itu benar-benar bisa dilaksanakan," paparnya.

Keempat, SPI meminta pemerintah mengutamakan kedaulatan pangan melalui revisi Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kehutanan. 

Kelima, SPI mendesak pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, yang dinilai justru merugikan petani dan pekerja. Menurut Henry, peraturan tersebut membuat orang semakin sulit mendapatkan pekerjaan. 

"Justru sekarang orang semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan, membuat ketergantungan impor pangan yang begitu besar, dan juga menyebabkan banyak tanah-tanah petani yang dirampas oleh perusahaan-perusahaan besar. 

Tuntutan terakhir, SPI menekankan pentingnya pembentukan Dewan Reforma Agraria Nasional dan Dewan Kejahteraan Nasional untuk Petani agar program-program pemerintah terkait pangan, kooperasi desa, dan kesejahteraan petani dapat terlaksana. 

“Ini penting sekali, sebab tanpa Dewan ini, kejahteraan petani dan reforma agraria tidak bisa dilaksanakan,” tegas Henry.

Audiensi ini merupakan kelanjutan dari aksi demonstrasi SPI yang berlangsung di kantor DPR, provinsi, dan kabupaten di sejumlah daerah. Delegasi yang diterima di Istana berjumlah 12 orang, secara resmi mewakili aspirasi petani dari berbagai wilayah.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya