SAAT ini ada berbagai wacana dan pendapat mengenai masa depan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Pemerintah telah membubarkan beberapa BUMN yang dinilai tidak sehat. Sementara itu, wacana peleburan
Kementerian BUMN ke dalam Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga mengemuka, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, meskipun Istana membantah kabar pembubaran kementerian tersebut.
Di sisi lain, ada juga pandangan dari beberapa pihak yang berpendapat bahwa Kementerian BUMN sebaiknya dibubarkan karena dianggap tumpang tindih dengan fungsi Danantara. Namun, keberadaan Kementerian BUMN sendiri secara tata negara dianggap berbeda dengan Danantara yang merupakan badan usaha. Secara singkat, terdapat tiga opsi yang menjadi bahan diskusi:
Terkait pembubaran BUMN, pemerintah telah melakukannya pada beberapa perusahaan yang tidak sehat. Peleburan ke Danantara: Wacana ini sedang dikaji dan didiskusikan oleh pemerintah. Kementerian BUMN tetap ada: Opsi ini juga masih mungkin, seperti yang ditegaskan oleh Istana.
Memorandum ini membahas status hukum, relevansi fungsi, serta opsi restrukturisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru, dengan fokus pada kemungkinan pembubaran, penggabungan, atau perubahan status Kementerian BUMN, serta perangkat hukum dan roadmap legislasi yang diperlukan. Tujuan memorandum ini adalah memberikan landasan hukum dan rekomendasi normatif bagi pemerintah dalam mengambil langkah strategis terkait tata kelola BUMN sesuai kerangka hukum Indonesia.
Status dan Fungsi Kementerian BUMN Pasca-Pembentukan Danantara
Kementerian BUMN tidak dibubarkan maupun digabung ke Danantara berdasarkan ketentuan hukum terbaru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 menegaskan bahwa Presiden hanya melimpahkan sebagian tugas dan kewenangan pengelolaan
BUMN kepada Danantara, bukan seluruhnya. Kementerian BUMN tetap eksis sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025). Koordinasi antara Danantara dan Kementerian BUMN tetap diwajibkan (Pasal 30 ayat (1) PP 10/2025). Pembentukan Holding Investasi dan Holding Operasional dilakukan bersama antara Danantara dan Menteri BUMN (Pasal 4 ayat (2) huruf c PP 10/2025).
Kementerian BUMN mengalami perubahan peran menjadi regulator, pembina, dan pengawas kebijakan makro, sementara fungsi operasional dan investasi dialihkan ke Danantara.
Kewenangan strategis dan residual tetap melekat pada Kementerian BUMN, termasuk dalam penetapan kebijakan strategis dan pengawasan umum.
Relevansi Fungsi Koordinasi, Regulasi dan Pengawasan Kementerian BUMN
Fungsi koordinasi, regulasi, dan pengawasan oleh Kementerian BUMN tetap relevan meskipun telah dibentuk Danantara. Pelimpahan kewenangan kepada Danantara bersifat parsial, bukan total (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 1 angka 2 PP 10/2025).
Kementerian BUMN tetap memiliki tugas menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN (Pasal 3B UU 19/2003 jo. UU 1/2025).
Kewenangan strategis tetap dimiliki Kementerian BUMN, termasuk pembentukan holding dan restrukturisasi BUMN (Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d PP 10/2025). Fungsi koordinasi, regulasi, dan pengawasan Kementerian BUMN diperlukan untuk menjaga keseimbangan tata kelola, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan akuntabilitas.
Perangkat Hukum yang Diperlukan Jika Kementerian BUMN Dibubarkan
Jika diambil opsi dibubarkan, Pembubaran Kementerian BUMN memerlukan revisi atau pencabutan berlapis. Perangkat hukum: Revisi atau pencabutan UU 19/2003 jo. UU 1/2025 yang mengatur eksistensi, tugas, dan kewenangan Kementerian BUMN.
Pencabutan atau perubahan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019. Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 dan peraturan pelaksana lain yang menyebutkan peran Menteri BUMN. Pencabutan seluruh Peraturan Menteri BUMN, seperti PER-4/MBU/03/2021 dan PER-2/ MBU/03/2023. Penyesuaian seluruh peraturan terkait tata kelola dan kegiatan korporasi BUMN yang melibatkan Kementerian BUMN.
Langkah Hukum Cepat Jika UU Belum Diubah
Pembubaran Kementerian BUMN tidak dapat dilakukan secara sah hanya dengan langkah administratif atau eksekutif jika UU 19/2003 jo. UU 1/2025 masih berlaku. Kementerian BUMN tetap eksis secara hukum selama ketentuan undang-undang tersebut belum diubah atau dicabut.
Satu-satunya langkah cepat yang dapat diambil adalah mempercepat proses legislasi revisi atau pencabutan pasal-pasal terkait dalam UU 19/2003 jo. UU 1/2025 melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai UU 12/2011.
Langkah administratif tanpa perubahan undang-undang berpotensi menimbulkan dualisme dan cacat hukum.
Langkah yang Sebaiknya Dilakukan Pemerintah Menyikapi Kementerian BUMN
Pemerintah harus konsisten dengan kerangka hukum yang berlaku, di mana Kementerian BUMN tetap diakui sebagai kementerian (Pasal 3A, 3B, 3C UU 19/2003 jo. UU 1/2025).
Evaluasi menyeluruh terhadap fungsi, tugas, dan kewenangan Kementerian BUMN perlu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dengan Danantara. Penyesuaian fungsi dapat dilakukan melalui revisi peraturan pelaksana untuk mengoptimalkan peran Kementerian BUMN sebagai regulator dan pengawas kebijakan makro BUMN.
Jika Kementerian BUMN dinilai tidak relevan, pemerintah harus menyusun roadmap legislasi untuk merevisi atau mencabut ketentuan dalam UU 19/2003 jo. UU 1/2025. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas harus dijaga dalam setiap perubahan struktur kelembagaan.
Roadmap Legislasi Pembubaran BUMN
Roadmap legislasi pembubabran BUMN di antaranya terkait penyusunan naskah akademik dan RUU perubahan atau pencabutan ketentuan mengenai Kementerian BUMN dalam UU 19/2003 jo. UU 1/2025, pengajuan RUU ke DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas dan dibahas bersama sesuai mekanisme UU 12/2011.
Kemudian pembahasan dan persetujuan DPR RI, termasuk pengaturan transisi pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian BUMN. Penetapan dan pengundangan RUU menjadi undang-undang, penyesuaian atau pencabutan seluruh peraturan pelaksana yang merujuk pada Kementerian BUMN, seperti Perpres 81/2019 serta engaturan transisi dan pengalihan kewenangan secara tegas dalam undang-undang perubahan.
Perangkat Hukum dan Roadmap Legislasi Penggabungan Kementerian BUMN ke Danantara Penggabungan Kementerian BUMN ke Danantara memerlukan: revisi atau pencabutan ketentuan mengenai KBUMN dalam UU 19/2003 jo. UU 1/2025 penyesuaian Perpres 81/2019 dan seluruh peraturan pelaksana terkait KBUMN serta penguatan dasar hukum Danantara sebagai pengelola tunggal BUMN (UU 1/2025).
Roadmap legislasi di antaranya (1) Penyusunan naskah akademik dan RUU perubahan; (2) Pengajuan RUU ke DPR RI; (3) Pembahasan dan persetujuan DPR RI; (4) Penetapan dan pengundangan; (5) Penyesuaian peraturan pelaksana dan (6) Pengaturan transisi dan pengalihan kewenangan.
Langkah Hukum Jika Kementerian BUMN Diubah Menjadi Badan
Perubahan status Kementerian BUMN menjadi badan non-kementerian memerlukan: revisi atau pencabutan ketentuan mengenai Kementerian BUMN dalam UU 19/2003 jo. UU 1/2025, penyesuaian Perpres 81/2019 dan seluruh peraturan pelaksana terkait Kementerian BUMN, penyusunan dan pengesahan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang mengatur organisasi, tata kelola, tugas, fungsi, dan kewenangan badan baru.
Roadmap legislasi: penyusunan naskah akademik dan RUU, pengajuan ke DPR RI, pembahasan dan persetujuan, penetapan dan pengundangan, penyesuaian peraturan pelaksana, serta pengaturan transisi dan pengalihan kewenangan.
Kesimpulan
Dari roadmap hukum di atas wacana penggabungan, pembubabaran maupun pembentukan badan baru hanya dapat dilakukan melalui revisi undang-undang dan penyesuaian seluruh perangkat hukum terkait. Pemerintah disarankan melakukan evaluasi komprehensif, menyiapkan roadmap legislasi, dan memastikan transisi kelembagaan yang sah, tertib, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
*Penulis adalah praktisi hukum
