Berita

Perwakilan masyarakat Aceh mengelar aksi unjuk rasa di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 22 September 2025. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Politik

Perwakilan Masyarakat Aceh Gelar Unjuk Rasa di Kantor PKS

SENIN, 22 SEPTEMBER 2025 | 22:12 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

DPP PKS diminta mencopot salah satu Anggota DPR dari Fraksi PKS, Ghufron Zainal Abidin karena diduga main curang saat pemilihan Legislatif 2024.

Desakan itu disampaikan oleh perwakilan masyarakat Aceh yang mengelar aksi unjuk rasa di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 22 September 2025.

“Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Nomor 158-PKE-DKPP/VI/2025 telah membuktikan adanya kecurangan yang melibatkan pemindahan suara caleg PKS lain kepada Ghufron, caleg DPR-RI PKS nomor urut 1. Fakta ini bukan sekadar isu, bukan gosip politik, tapi sudah diputuskan oleh lembaga resmi negara,” ujar juru bicara aksi, Andre Hamka dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta.


Menurutnya, PKS harus peka dengan kondisi saat ini dimana ketidakadilan akan selalu dilawan rakyat. Ia berharap, PKS sebuah partai yang masih layak disebut partai dakwah dan sandaran rakyat.

“Hari ini kita berdiri di sini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk membela kedaulatan rakyat dan keadilan demokrasi,” jelasnya.

Andre juga mendesak PKS segera memecat Ghufron dari keanggotaan partai karena perbuatannya telah merusak marwah dan citra partai. Selain itu, Ghufran harus dicopot dari jabatannya sebagai Anggota DPR. 

DKPP sebelumnya mengeluarkan putusan dengan  perkara nomor 158-PKE-DKPP/VI/2025. DKPP secara tegas menyatakan adanya praktik curang yang dilakukan oknum Komisioner KIP Kota Banda Aceh demi meloloskan Caleg DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ghufron pada Pemilu 2024 lalu.

Dalam sidang yang digelar 3 September 2025, majelis hakim DKPP menguraikan bukti keterlibatan oknum KIP Kota Banda Aceh yang terbukti menggelembungkan suara Ghufran dengan cara “mengambil” perolehan suara caleg PKS lain di bawahnya. Modus itu mengantar Ghufron duduk di Senayan.

DKPP pun memecat Ketua KIP Kota Banda Aceh dan memerintahkan KPU RI melaksanakan putusan ini serta meminta Bawaslu RI mengawasi prosesnya.

“Untuk itu sekali lagi kami mendesak Presiden PKS dan seluruh jajaran pimpinan partai untuk bersikap tegas, jangan ragu, jangan takut, Bersihkan partai dari politisi curang,” pungkasnya.

Ghufron saat ini duduk di Komisi V DPR yang membidangi urusan perhubungan, BMKG dan pekerjaan umum.

Hingga berita ini dimuat, redaksi coba menghubungi beberapa jajaran DPP PKS untuk meminta keterangan lebih lanjut soal tuntutan ini, namun belum mendapat respons.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya