Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Menkeu Purbaya Panggil Marketplace Minta Hentikan Penjualan Rokok Ilegal

SENIN, 22 SEPTEMBER 2025 | 21:45 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

RMOL. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memanggil sejumlah marketplace besar seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Blibli untuk menghentikan praktik penjualan rokok ilegal di platform mereka. 

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran rokok tanpa cukai yang kian marak secara online.

“Untuk cukai kami sudah panggil marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli mengimbau untuk tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal, utamanya rokok,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Jakarta, pada Senin, 22 September 2025.


Menurutnya, marketplace memiliki peran besar karena menjadi jalur distribusi baru bagi rokok ilegal. Jika jalur ini bisa ditekan, ruang gerak pelaku usaha nakal akan semakin sempit. Awalnya, pembatasan penjualan dijadwalkan berlaku per 1 Oktober, namun Purbaya meminta percepatan.

“Tadi mintanya 1 Oktober, tapi saya bilang secepatnya saja. Kan sudah terdeteksi siapa-siapa saja yang jual. Kita akan mulai tangkapin,” tegasnya.

Purbaya menilai penjualan daring berpotensi memperluas jangkauan produk ilegal dengan harga murah. Langkah ini, kata dia, tidak hanya menyasar penjual, tetapi juga untuk menekan konsumsi masyarakat.

“Jadi, yang masih mau jual harus berhenti, jangan mau jual lagi. Saya harapkan bisa mengurangi konsumsi rokok ilegal,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah akan melakukan inspeksi acak terhadap warung-warung yang diduga masih menerima pasokan rokok murah dalam kemasan eceran.

Lebih jauh, Purbaya juga menyoroti potensi masuknya rokok ilegal melalui jalur impor hijau yang biasanya lolos tanpa pemeriksaan. Untuk menutup celah, ia akan menginstruksikan pengecekan acak di titik strategis.

“Kan kalau kita impor ada jalur hijau. Jalur hijau kan biasanya nggak diperiksa tuh. Nggak tahu rokok ilegalnya masuk lewat situ apa nggak, tapi saya akan random cek. Kalau yang ganggu jalur artinya terdeteksi kalau ada kecurangan-kecurangan,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya