Berita

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti. (Foto: Dok. Gerindra)

Politik

Perjuangkan Pembangunan Jembatan Gantung

Legislator Gerindra: Jembatan Bukan Sekadar Penghubung Wilayah, tapi juga Harapan

SENIN, 22 SEPTEMBER 2025 | 19:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan sejumlah jembatan gantung di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah. 

Srikandi Partai Gerindra ini menilai keberadaan jembatan gantung sangat vital bagi masyarakat pedesaan, terutama untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses layanan kesehatan.

“Jembatan gantung bukan hanya sekadar penghubung antarwilayah, tetapi juga penghubung harapan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya,” ujar Novita kepada wartawan di Jakarta, Senin 22 September 2025


Salah satu titik yang mendapat perhatian adalah Desa Sindangbarang, Kecamatan Karangpucung, dengan jumlah penduduk 7.559 jiwa. 

Jembatan gantung di desa ini menjadi jalur utama bagi petani untuk mengangkut hasil panen ke pasar, sekaligus akses penting bagi pelajar serta warga yang membutuhkan layanan kesehatan. Namun, kondisi jembatan yang tidak layak membuat penggunaannya berisiko.

Situasi serupa dialami warga Desa Pangawaren, yang berpenduduk 4.848 jiwa. Jembatan gantung di sana menjadi akses vital menuju sekolah, pasar, dan lahan pertanian. Begitu juga di Desa Bantarpanjang, Kecamatan Cimanggu, di mana jembatan gantung berperan sebagai urat nadi transportasi warga menuju pusat ekonomi maupun Puskesmas.

Novita menegaskan dirinya akan mengawal penuh realisasi pembangunan jembatan gantung di daerah pemilihannya, Banyumas–Cilacap. Ia berharap proyek ini dapat segera direalisasikan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat desa.

“Pemerataan pembangunan infrastruktur hingga pelosok adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ini adalah aspirasi masyarakat yang kami perjuangkan,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya