Berita

Ilustrasi (Foto: AP)

Dunia

Amnesty: Pengakuan Palestina Hanya Isyarat Kosong Jika Genosida Berlanjut

SENIN, 22 SEPTEMBER 2025 | 12:12 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Amnesty International menilai keputusan Inggris mengakui Negara Palestina tidak akan berarti banyak tanpa langkah nyata untuk menghentikan genosida dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel. 

Kritik itu disampaikan pada Minggu, 21 September 2025, menyusul pengumuman resmi pemerintah Inggris mengenai pengakuan tersebut.

Crisis Response Manager Amnesty, Kristyan Benedict menegaskan bahwa simbol politik saja tidak cukup tanpa upaya berarti untuk mengakhiri kejahatan perang Israel. 


"Pengakuan memang penting, tetapi akan menjadi isyarat hampa jika Inggris tidak juga berupaya mengakhiri genosida Israel, pendudukan ilegal, dan sistem apartheid terhadap rakyat Palestina,” ujarnya, seperti dimuat Middle East Monitor.

Menurut Benedict, pengakuan atau solusi politik hanya dapat efektif jika dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan internasional. 

Ia menekankan pentingnya tindakan konkret, seperti mencabut blokade atas Gaza, menghentikan pembangunan permukiman ilegal, menghapus sistem apartheid, serta menjamin hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah mereka.

"Kata-kata saja tidak akan menghentikan kekejaman. Pengakuan harus dihubungkan dengan akuntabilitas nyata,” tegas Benedict. 

Ia mendesak Inggris untuk menghentikan ekspor senjata, mencabut investasi dari perusahaan yang menjual senjata ke Israel, menjatuhkan sanksi pada pejabat Israel yang terlibat kejahatan internasional, dan menghentikan perdagangan dengan permukiman ilegal.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya