Berita

Ilustrasi (Foto: AP)

Dunia

Amnesty: Pengakuan Palestina Hanya Isyarat Kosong Jika Genosida Berlanjut

SENIN, 22 SEPTEMBER 2025 | 12:12 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Amnesty International menilai keputusan Inggris mengakui Negara Palestina tidak akan berarti banyak tanpa langkah nyata untuk menghentikan genosida dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel. 

Kritik itu disampaikan pada Minggu, 21 September 2025, menyusul pengumuman resmi pemerintah Inggris mengenai pengakuan tersebut.

Crisis Response Manager Amnesty, Kristyan Benedict menegaskan bahwa simbol politik saja tidak cukup tanpa upaya berarti untuk mengakhiri kejahatan perang Israel. 


"Pengakuan memang penting, tetapi akan menjadi isyarat hampa jika Inggris tidak juga berupaya mengakhiri genosida Israel, pendudukan ilegal, dan sistem apartheid terhadap rakyat Palestina,” ujarnya, seperti dimuat Middle East Monitor.

Menurut Benedict, pengakuan atau solusi politik hanya dapat efektif jika dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan internasional. 

Ia menekankan pentingnya tindakan konkret, seperti mencabut blokade atas Gaza, menghentikan pembangunan permukiman ilegal, menghapus sistem apartheid, serta menjamin hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah mereka.

"Kata-kata saja tidak akan menghentikan kekejaman. Pengakuan harus dihubungkan dengan akuntabilitas nyata,” tegas Benedict. 

Ia mendesak Inggris untuk menghentikan ekspor senjata, mencabut investasi dari perusahaan yang menjual senjata ke Israel, menjatuhkan sanksi pada pejabat Israel yang terlibat kejahatan internasional, dan menghentikan perdagangan dengan permukiman ilegal.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya