Berita

Peserta Didik Menikmati MBG. (Foto: Antara)

Politik

Program Hebat MBG Perlu Evaluasi Serius

SENIN, 22 SEPTEMBER 2025 | 09:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis  (MBG) yang digagas pemerintah terus-terusan terulang. Persoalan ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan DPR RI.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai peristiwa berulang ini harus segera dievaluasi. Menurutnya, perlu ada keseriusan pemerintah bersama lembaga terkait agar program strategis ini berjalan sesuai harapan.

“Pentingnya ada evaluasi yang saya kira memang harus duduk bersama antara berbagai pihak terutama kawan-kawan yang ada di Badan Gizi Nasional dan yang ada di DPR. Tujuannya adalah mencari solusi, mencari titik temu supaya tidak terjadi persoalan semacam ini lagi,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, sperti dikutip redaksi di Jakarta, Senin, 22 September 2025. 


Ia menambahkan, salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah menggandeng pihak kantin sekolah agar menu makanan yang disiapkan selalu segar.

Selain itu, muncul pula usulan alternatif dari anggota DPR agar dana program langsung diberikan kepada orang tua. Dengan begitu, keluarga bisa menyiapkan sendiri makanan sesuai anggaran yang telah ditetapkan, sehingga risiko keracunan dapat dihindari.

Meski begitu, semua pihak sepakat bahwa program makanan bergizi gratis merupakan kebijakan yang hebat. Program ini telah mengalokasikan anggaran besar dengan tujuan memberikan asupan gizi melimpah bagi para pelajar.

“Ini yang saya kira kita doakan, program yang cukup hebat dari pemerintah yang menggunakan anggaran dana luar biasa. Pada level teknis dan implementasi sesuai harapan kita semua. Sehingga siswa yang menerima makanan ini juga mendapat asupan gizi kecukupan untuk mendukung nalar dan intelektual mereka,” tambahnya.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya