Berita

Pentagon (Foto: Reuters)

Global

Pentagon Batasi Akses Wartawan terhadap Informasi Militer

MINGGU, 21 SEPTEMBER 2025 | 14:34 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pentagon akan memberlakukan aturan baru yang secara signifikan membatasi ruang gerak dan akses informasi bagi wartawan yang meliput militer Amerika Serikat. 

Kebijakan ini tertuang dalam memo resmi Departemen Pertahanan, yang kini telah diganti namanya menjadi Department of War oleh pemerintahan Trump, dan dibagikan kepada awak media.

Dalam dokumen itu, jurnalis diwajibkan menandatangani pernyataan bahwa mereka tidak boleh mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia maupun controlled unclassified information tanpa izin publikasi resmi. 


Jika melanggar, akses mereka ke Pentagon dapat dicabut.

“Informasi DoW harus disetujui sebelum dipublikasikan bahkan jika informasi itu tidak diklasifikasikan,” bunyi memo tersebut, seperti dikutip dari CBS News, Minggu, 21 September 2025.

Aturan baru ini juga melarang wartawan menggunakan sumber anonim dari militer AS dalam banyak laporan, karena hal itu dianggap berisiko sebagai “pengungkapan tanpa otorisasi.” 

Selain itu, pergerakan jurnalis di dalam Pentagon akan semakin dibatasi dan sebagian besar area hanya bisa dimasuki dengan pendampingan resmi, meskipun mereka sudah memiliki kartu pers.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari pengamanan informasi. 

“Pers tidak menjalankan Pentagon, rakyat yang melakukannya. Pers tidak lagi diizinkan berkeliaran di lorong-lorong fasilitas keamanan. Kenakan tanda pengenal dan ikuti aturan atau pulang,” tulis Hegseth dalam akun X.

Namun, kebijakan tersebut memicu reaksi keras dari organisasi pers. Presiden National Press Club, Mike Balsamo, menyebut aturan itu sebagai ancaman serius bagi jurnalisme independen. 

“Jika berita tentang militer kita harus terlebih dahulu disetujui pemerintah, maka publik tidak lagi mendapatkan laporan independen,” ujarnya.

“Yang mereka terima hanyalah apa yang pejabat ingin mereka lihat. Itu seharusnya mengkhawatirkan setiap orang Amerika," kata dia lagi.

Dewan Pentagon Press Association juga menyatakan pihaknya tengah meninjau memo tersebut.

Sementara itu, juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, membela langkah tersebut dengan menyebutnya sebagai kebijakan standar. 

“Pedoman ini sejalan dengan semua pangkalan militer lain di negara ini. Ini hanyalah panduan dasar yang masuk akal untuk melindungi informasi sensitif," kata Parnell.

Kebijakan ini memperluas aturan yang sebelumnya sudah diterapkan sejak Mei lalu, ketika Pentagon mulai mewajibkan wartawan didampingi selama beraktivitas di dalam gedung untuk mencegah kebocoran informasi. 

Namun, memo terbaru menambah klausul yang memperketat penggunaan sumber berita dan publikasi informasi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya