Berita

Siswa berenang ke sekolah di Desa Saminyamau, Kecamatan Pulau Rao, Morotai, Maluku Utara. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Nusantara

Siswa Berenang Berseragam Sekolah Viral di Medsos

Pemerintah Perlu Cari Solusi
MINGGU, 21 SEPTEMBER 2025 | 06:47 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketimpangan pendidikan masih terjadi daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hal itu seperti yang dialami oleh anak-anak sekolah di Desa Saminyamau, Kecamatan Pulau Rao, Morotai, Maluku Utara.

Baru-baru ini, viral video anak SMA Kristen Nusa Damai Posi-Posi Rao dan SMP Kristen Posi-Posi Rao Kecamatan Pulau Rao harus berenang di laut sejauh ratusan meter setelah pulang sekolah

Menurut Kepala SMA Kristen Nusa Damai Posi-Posi Rao, Marlon Dirk, siswa-siswa itu berenang lantaran tidak ada perahu yang mengangkut mereka. 


“Perahu sudah dipanggil tapi tidak direspons akhirnya empat orang siswa berenang lalu membawa perahu untuk menjemput siswa lain,” kata Marlon dalam pesan elektronik yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu malam, 20 September 2025.  

“Setelah video ini beredar di media sosial, kemudian banyak yang respons. Pemerintah desa justru merespons negatif dengan memanggil anak sekolah dan memarahi bahkan menakuti siswa,” tambahnya. 

Ia menjelaskan masalah seperti ini seharusnya pemerintah intropeksi diri. 

“(Pemerintah) harus mengoreksi bagaimana hingga siswa berenang (ke sekolah), perlu ada solusi yang konkret untuk masalah seperti ini supaya tidak terjadi kembali,” imbuhnya.

Padahal, lanjut dia, pada 2023 ada kasus yang hampir sama. Siswa menyebrang laut pulang sekolah kemudian tenggelam. 

“Sempat viral di media sosial, sejak 2023 baru disediakan perahu penyeberangan antara Desa Saminyamau ke seberang. Sebelumnya tidak disediakan perahu dari pemerintah untuk penyeberangan,” ungkap Marlon. 

Sekarang perahu disediakan oleh pemerintah tetapi para orang tua siswa pun harus membayar Rp20.000 per bulan untuk biaya operasional yang mengantar.

“Jadi bukan gratis, perahu dan minyak disiapkan oleh pemerintah desa tapi pembayaran untuk mereka yang antar mereka tetap berjalan,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah terbuka untuk menyelesaikan masalah ini. 

“Jadi perlu solusi yang baik dari pemerintah, bukan dimarahi. Ini justru membuat siswa takut. Itu cara-cara yang tidak relevan dengan zaman sekarang,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya